Jakarta - Hasil rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan Batam di Istana memutuskan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) akan dibubarkan. Kewenangan badan tersebut akan dikembalikan ke Pemda Batam.

"Kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam. Sehingga jadi satu tangannya, nggak dua. Itu saja, sederhana sekali," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).
Darmin memastikan BP Batam akan dibubarkan. "Ya lebih kurang akan begitu," kata dia.

BP Batam merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang berfungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan di Batam.

"Ini untuk menyelesaikan hal yang belum terselesaikan. Enggak usah dianalisis. Oh ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke Pemda," ujar Darmin.
Sebab, masalah pengembangan di Batam sampai saat ini tidak kunjung selesai. Ada dualisme dalam pengelolaan.

Ekbis