Dilema Transfer Dana Pusat, Bupati Siak Minta Kemenkeu Beri Kepastian Anggaran

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 13 Agu 2026 09:33

SIAK-Ketidakpastian jadwal dan besaran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat kini mulai membayangi jalannya roda pemerintahan serta pelayanan dasar di Kabupaten Siak. Merespons tekanan fiskal tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli meminta pendampingan dan kepastian langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau.

Keresahan ini disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto, Rabu (12/8/2026). Dalam pertemuan itu, Afni menilai Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan sangat krusial perannya untuk menjadi jembatan informasi antara kondisi riil di daerah dengan pemerintah pusat.

Dilema Perencanaan Anggaran Daerah

Afni menguraikan bahwa ketidakpastian arus kas dari pusat ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai "psikologis fiskal" yang cukup membebani kinerja jajarannya. Perencanaan anggaran daerah terpaksa harus terus dirombak guna menyesuaikan isi kas yang belum pasti.

"Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer," keluhnya.

Sejak mulai menjabat pada Juni 2025 lalu, Pemkab Siak tercatat telah harus memutar otak melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp700 miliar. Di saat bersamaan, pemerintah juga harus menuntaskan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga di tengah ruang fiskal yang sempit.

"Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu," tegasnya.

Kemenkeu Minta Penguatan Data Pendukung

Mendengar dinamika tersebut, Kepala Kanwil DJPb Riau, Adnan Wimbyarto menyarankan agar Pemkab Siak segera menyiapkan dan memperkuat data fiskal daerah yang lebih komprehensif. Data yang kuat dan detail dinilai akan mempermudah pembahasan persoalan ini di tingkat kementerian.

"Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya, dan bisa dikoordinasikan bersama kami," sarannya.

Dalam agenda tersebut, jajaran DJPb juga memaparkan hasil kajian makro fiskal Kabupaten Siak. Kajian ini secara khusus mengulas tren pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan warga, serapan tenaga kerja, dinamika fiskal daerah, hingga tren penyaluran TKD.

Usai berdiskusi hangat soal strategi penyusunan anggaran, Afni kemudian mengajak rombongan Kemenkeu meninjau langsung kawasan Istana Siak Sri Indrapura guna mengenalkan jejak sejarah serta warisan kebudayaan Melayu di wilayah tersebut.(goriau)