okezone.com

JAKARTA - Mobil dinas pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal diganti dari kendaraan listrik ke hybrid dengan nilai sewa yang lebih murah. Hal ini menyusul pemangkasan anggaran di lingkup kementerian.

Kabar pergantian mobil dinas diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

1. Kendaraan Dinas Pejabat Diganti

Erick mengatakan, pemangkasan anggaran untuk kendaraan dinas pejabat Kementerian BUMN selama 2025 mencapai 60% dari pos pengeluaran yang dialokasikan. Dari proses efisiensi itu, semua mobil listrik pejabat yang disewa harus dikonversi ke hybrid. 

“66% penyesuaian kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid,” ujar Erick.

“Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid gitu, harganya bisa lebih murah itu sampai 66%,” paparnya.

2. Pos Pengeluaran Kementerian BUMN yang Dipangkas

Tak hanya itu, Erick juga mengurangi pos pengeluaran untuk perjalanan dinas. Di mana dipangkas sebesar 54%. Lalu, biaya pengawasan BUMN 50% dan pengurangan fasilitas IT 41%. 

Kemudian, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 90%, 70% pengurangan fasilitas pimpinan, penghematan 43% kegiatan rapat dan meniadakan hal-hal yang bersifat seremonial. 

3. Besaran Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun jauh dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.

Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang sudah dihitung Kementerian BUMN dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan. 

“Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” ujar Erick.