okezone.com

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengupayakan tidak ada pengurangan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN di tengah efisiensi anggaran. Anggaran BUMN 2025 kena pangkas Rp115,6 miliar. Anggaran Kementerian BUMN kini menjadi Rp161,9 miliar di 2025 dari pagu awal Rp277,5 miliar.

Hingga saat ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap menggunakan anggaran yang ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.

“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada," ujar Erick dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (13/2/2025).

Kendati begitu, tunjangan kinerja dan insentif lain untuk pegawai belum bisa dinaikan tahun ini. “Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunjangan kinerja dan lain-lainnya, ya kita proteksi fasilitas kepegawaian,” ujar Erick Thohir.

1. Anggaran Kementerian BUMN Kena Pangkas

Anggaran BUMN 2025 kena pangkas Rp115,6 miliar. Anggaran Kementerian BUMN kini menjadi Rp161,9 miliar di 2025 dari pagu awal Rp277,5 miliar.

Erick menyebut pagu awal anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.

Dia merinci, anggaran tahun ini terdiri atas Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan program dukungan manajemen Rp197,4 miliar. 

“Tentu pada saat ini kami tidak berpanjang-panjang pimpinan bahwa dari pagu anggaran awal itu Rp277,5 miliar, di mana terdiri Rp80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar program dukungan manajemen, jadi total anggaran Rp277 miliar,” ujarnya.

2. Batas Minimum Operasional Kementerian BUMN

Kementerian BUMN harus mengurangi pos anggaran dari sejumlah program atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Erick Thohir mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun jauh dari pagu anggaran 2025 yakni, Rp277 miliar.

Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang sudah dihitung Kementerian BUMN dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” ucapnya.

Program Kementerian BUMN yang mengalami pemotongan dana di antaranya, perjalanan dinas dipangkas sebesar 54 persen, biaya pengawasan BUMN 50 persen, pengurangan fasilitas IT 41 persen.

Lalu, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 90 persen, 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan, 66 persen penyesuaian kendaraan dinas yang semula menggunakan kendaraan listrik menjadi hybrid dengan nilai yang lebih murah.

Kemudian, penghematan 43 persen kegiatan rapat dan meniadakan hal-hal yang bersifat seremonial.

“Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung, jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp161,9 miliar. Semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1-2 bulan ke depan pimpinan,” kata dia.