Rabu, 08 Feb 2023
  • Home
  • Ekbis
  • Gubernur Riau Bocorkan Kabar Terbaru Nasib Dana Bagi Hasil Sawit

Ekonomi

Gubernur Riau Bocorkan Kabar Terbaru Nasib Dana Bagi Hasil Sawit

Admin
Senin, 19 Des 2022 19:20
pekanbaru.tribunnews.com
Gubernur Riau Syamsuar saat dikonfirmasi soal perkembangan DBH sawit mengaku belum mendapatkan informasi terbaru

PEKANBARU - Hingga saat ini Pemprov Riau masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat untuk besaran pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

Sebab hingga saat ini Riau belum menikmati manisnya DBH sawit untuk pembangunan Riau.



Padahal Provinsi Riau merupakan satu di antara provinsi yang paling luas pekerbunan kelapa sawit nya di Indonesia.

Wajar jika Pemprov Riau terus berjuang untuk mendapatkan jatah DBH sawit.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat dikonfirmasi soal perkembangan DBH sawit mengaku belum mendapatkan informasi terbaru, Senin (19/12/2022).

Namun pihaknya berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian dari pemerintah pusat soal besaran dana bagi hasil sawit.

Sebab seluruh provinsi di Indonesia diundang Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan negara, Rabu (21/12/2022) mendatang.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, bahwa dirinya melibatkan dinas - dinas terkait untuk menghadiri pertemuan tersebut.


Ia berharap, nantinya dalam pertemuan tersebut juga akan ada kepastian terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diperjuangkan Riau.

"Semua provinsi diundang Menko Perekonomian hari rabu, memfasilitasi dalam rangka kaitannya dengan berbagai hal penerimaan negara. Saya libatkan dinas dinas, nanti hari rabu baru tahu bagaimana dengan DBH sawit," kata Syamsuar.

Ia berharap, nanti ya akan akan kejelasan, terkait DBH sawit yang akan masuk pada peraturan pemerintah.

"Kami harapkan sudah ada kejelasan bagi hasil sawit," katanya lagi.

Gubri belum bisa memastikan apakah tahun depan DBH sawit sudah bisa disalurkan ke daerah penghasil atau belum.

Sebab semua tergantung aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Untuk tahun 2023 kami menunggu keputusan, pemerintah, kan masuknya dalam peraturan pemerintah yang belum terbit hari ini, mudah mudahan ada tanda - tanda baik," ujarnya.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan Komisi XI DPR RI dimanfaatkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk menyampaikan banyak hal terkait permasalahan sawit di Provinsi Riau.


Dikatakan Gubri Syamsuar, banyak jalan di Riau yang rusak karena truk pembawa sawit.

Bahkan, tidak berapa lama diperbaiki kadang rusak lagi gara-gara truk pembawa sawit yang cenderung over kapasitas.

Mestinya, tegas Syamsuar, BPDPKS memberikan perhatian terkait infrastruktur jalan yang rusak ini.

"Kita minta BPDPKS memberikan perhatian untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hancur karena truk sawit," harap Syamsuar.

Selain itu, Syamsuar juga menyoroti soal dana bantuan BPDPKS untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau yang terbilang kecil. Sekadar info,

BPDPKS yang ada di bawah Kementerian Keuangan RI ini telah menghimpun triliunan dana sawit.




Dana yang diberikan berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Menurut Syamsuar, dana bantuan untuk PSR masih kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Syamsuar.

Dilanjutkannya, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk.

Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.



"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga meminta BPDPKS memberikan bantuan pembibitan sawit untuk pesantren, peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan juga peningkatan besaran pungutan PSDH.

Dalam pertemuan itu, Gubri Syamsuar juga mengatakan bahwa Provinsi Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.


Berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare.

"Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, hingga saat ini masih ada juga yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Akibatnya pemerintah tidak dapat memungut pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR RI untuk ikut menggesa pendataan tersebut," ujarnya.

'Karena ini peluang untuk mendapatkan uang bagi daerah, kalau hanya pemerintah daerah tentunya akan sulit," imbuhnya.


Dijelaskan Gubri, perusahaan yang ada tersebut hingga saat ini masih sebatas memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tidak melanjutkan hingga HGU.

Sementara hingga saat ini sawitnya terus berproduksi.

"Ini tentunya ada peluang untuk mendapatkan uang dari pajak, karena sawitnya juga sudah berproduksi," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit.

Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.


"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.

Tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, Komisi XI ingin mendapatkan masukan dari banyak pihak.

Selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR, perwakilan dari BPDPKS, juga hadir beberapa asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.



Editor: 1

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2023 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.