Tinggalkan Pola Lama, Pemprov Riau Wajibkan Seluruh Kebijakan Berbasis Satu Data

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 13 Agu 2026 09:31

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola informasi dalam pengambilan keputusan. Ke depan, seluruh kebijakan, alokasi anggaran, hingga eksekusi program pembangunan daerah harus berpijak pada fondasi informasi yang akurat melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).

Komitmen tersebut dimatangkan melalui Forum SDI tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang mengusung tema penyepakatan daftar data daerah dan pengurangan redundansi. Agenda strategis penyatuan visi lintas instansi ini berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Rabu (12/8/2026).

Pondasi Utama Pembangunan Daerah

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak lagi memandang ketersediaan data sekadar pemenuhan urusan administratif, melainkan sebagai instrumen utama untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

"Data merupakan pondasi utama pembangunan. Indikator pembangunan yang baik harus bersumber dari data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya saat membuka forum tersebut.

Helmi membeberkan bahwa informasi yang dikelola pemerintah memiliki bentuk beragam yang sangat menentukan arah kebijakan sumber daya dan tolok ukur kesuksesan program, di antaranya:

Data statistik daerah

Data keuangan pemerintah

Data spasial kewilayahan

Bukan Sekadar Pekerjaan Tambahan

Menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Helmi mendorong penguatan manajemen hak akses dan mekanisme berbagi pakai data antarinstansi. Langkah ini dinilai efektif memangkas tumpang tindih informasi sekaligus membangun budaya birokrasi yang sepenuhnya digerakkan oleh data nyata di lapangan.

"Jadikan Satu Data Indonesia menjadi bisnis pemerintahan, bukan pekerjaan tambahan saat ada permintaan," tegasnya.

Arah Kebijakan Perencanaan Bappeda

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Devrizon menguraikan betapa vitalnya posisi data dalam menyusun dokumen perencanaan lintas instansi. Menurutnya, sebuah kebijakan hanya akan berdampak luas jika dirancang berdasarkan fakta angka yang mutakhir.

"Kami di Bappeda, data menjadi sumber penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, data menjadi sumber utama bagi kami dan pastinya di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," urainya.

Dengan ketersediaan data yang terintegrasi dan berkualitas, pemerintah daerah diyakini mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna menyelesaikan berbagai persoalan langsung di tengah masyarakat.(goriau)