Selasa, 28 Jun 2022
  • Home
  • Hukrim
  • Wakil Ketua DPRD Inhu Terancam Dilaporkan Jadi Dalang Tidak Bayar Pajak

Wakil Ketua DPRD Inhu Terancam Dilaporkan Jadi Dalang Tidak Bayar Pajak

Laporan : Julfi Hendra
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Minggu, 19 Jun 2022 11:33
Inhu - Kuat dugaan pembuatan surat izin dan Tidak bayar Pajak Ke Negara atas nama CV Parna Jaya dapat merugikan Negara yang beraktivitas melakukan penggalian dan pengerukan batu putih campur pasir (Sertu) tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)- Riau  didalangi oleh Wakil Ketua II DPRD Inhu,  H Suardi Ritongga SE.

Hal ini terungkap selama beroperasi melakukan penggalian dan pengerukan sertu CV Parna Jaya diduga belum mengantongi izn lengkap dan tidak pernah bayar pajak dinilai sangat merugikan Negara.

Saat di komfirmasi Spiritriau.com,(3/06/2022) di Pematang Reba  Wakil DPRD Inhu, H. Suwardi Ritonga SE  Tentang pengurusan izin galian C atas nama Cv Parna Jaya, Suwardi Ritonga menjawab iya.

“Kalau pajak sertu tambang Cv Parna Jaya kita usulkan perproduksi melaluhi Bank garansi namanya. Terkait izin yang mengatas namakan CV. Parna Jaya bisa dilihat di web Kementrian dan pajaknya nantik mereka yang menghitung tu,” kata Suwardi Ritonga.

Dijelskan Suwardi Ritonga, kalau sudah ada izin tidak ada masalah, terkait izin tambang sertu ada tiga titik lokasi untuk dua izin tambang sertu yang diurusnya itu melaluhi Kementrian sedangkan Gubernur belum ada kewenangan belum bisa. 
“Saya cek di Gubernur badan perizinan produksi propinsi permohonan itu banyak, hampir seluruh pelaku galian C, cuman demokrasinya panjang. Sebanyak galian C illegal cuma ini (CV Parna Jaya-red)  yang punya izin,” Ungakp Suwardi Ritonga.

Demikian disampaiakn Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  Kabupaten Inhu, Arif  Fadilah SE MSi didampingi Kepala bidang PKP, Herli Ependi, dan Kabid P3, Purmidi, kepada Spiritriau.com, Selasa (14/06/2022) membeberkan, “Kami tidak pernah dengar nama CV Parna Jaya yang beroperasi di Inhu, karena kalau dia (CV Parna Jaya-red-) ada izin otomatis harus bayar pajaknya di Bapenda, kalau ditanya tentang izinnya kami tidak mendalami itu, karna bukan ranah kami, walaupun izinnya di pemerintah pusat bayar pajak tetap di  sini (BAPENDA-red) sesuai peraturan daerah.

Saat ditanya wartawan tentang pembayaran pajak CV Parna Jaya, CV Parna Jaya tidak pernah melakuakn pembayaran pajak. “ Jangankan bayar pajak surat izinnya kami tidak tau, kalau tidak ada izin kami tidak berani memungut pajak. Harusnya wajib pajak yang baik dia (CV Parna Jaya)  harus melaporkan ke kami dan mendaftarkannya. Contohnya, saya ada usaha, ini izin saya, kami masukan dalam sistem computer, kemudian  menjadi wajib pajak, setelah wajib pajak mekanismenya membayar,” jelasnya.

Terakhir Kepala BAPENDA Inhu menekankan Kalau sudah ada izin CV Parna Jaya tetapi tidak membayar pajak dapat merugikan Negara. 

Diberitakan sepiritriau.com sebelumnya, Diduga Oknum Wakil Ketua DPRD Inhu Urus Izin Galian C Secara Ilegal, dengan Link https://www.spiritriau.com/Ekbis/Diduga-Oknum-Wakil-Ketua--DPRD-Inhu-Urus-Izin-Galian-C--Secara-Ilegal--, Sabtu 11 juni 2022.

“Kalau pajak sertu tambang Cv Parna Jaya kita usulkan perproduksi melaluhi Bank garansi namanya. Terkait izin yang mengatas namakan CV Parna Jaya bisa dilihat di web Kementrian dan pajaknya nantik mereka yang menghitung tu,” kata Suwardi Ritonga yang akrab di sapa Ucok

Dijelskan Suwardi Ritonga, kalau sudah ada izin tidak ada masalah, terkait izin tambang sertu ada tiga titik lokasi untuk dua izin tambang sertu yang diurusnya itu melaluhi Kementrian sedangkan Gubernur belum ada kewenangan belum bisa.

“Saya cek di Gubernur badan perizinan produksi propinsi permohonan itu banyak, hampir seluruh pelaku galian C, cuman demokrasinya panjang. Sebanyak galian C illegal cuma ini (CV Parna Jaya-red)  yang punya izin,” Ungakp Suwardi Ritonga.

Dikatakannya, kalau mengurus izin galian C tidak perlu memiliki CV atau PT peorangan juga bisa, ada SKGR atau SKT bukti kepemilikan tanah asal berpotensi galian C walaupun hanya 2 hektar, nantik kordinatnya di ambill dan yang diurus ada 5 SKGR . Adapun Direktur CV Parna Jaya Munte dan Komisaris Ginting.

Saat dikonfrimasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang perizinan CV Parna Jaya,Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjawab, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan, mohon dipastikan Perusahaan/Badan Usaha sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari instansi yang berwenang(jul) 
Hukrim
Berita Terkait
  • Kamis, 02 Jun 2022 07:52

    Ketua PWI Riau Minta Polisi Segera Tangkap dan Tahan Penganiaya Wartawan di Meranti

    PEKANBARU - Kasus penganiayaan terhadap Ali Imran, wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian serius PWI Riau.Terbukti, PWI Riau mendukung langk

  • Jumat, 13 Mei 2022 10:43

    SMSI Kecam Keras Penembakan Wartawan Al- Jazeera, Setelah Hari Kebebasan Pers se-Dunia

    JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengecam keras peristiwa penembakan wartawan yang  diduga dilakukan oleh tentara Israel di tenda pengungsi di kota Jenin, Tepi B

  • Minggu, 01 Mei 2022 04:04

    BPBD Kabupaten 50 Kota Siap Nyamankan Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 1443 H

    LIMAPULUH KOTA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan instansi vertikal lainnya siap memberi kenyamanan kepada para pemudik yang berasal dari berbagai

  • Senin, 04 Apr 2022 16:51

    Kejari Rohil Pimpin Upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

    BAGANSIAPIAPI-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hilir (Rohil) Yuliarni Appy SH MH secara langsung memimpin upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

  • Rabu, 26 Mei 2021 19:26

    Alhamran Minta Penegak Hukum Tindak Jual Beli TBS Kelapa Sawit Dari Kawasan Hutan, Ini Ketentuannya

    PEKANBARU - Adanya dugaan praktik jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari kawasan hutan dan taman nasional, harus ditindak dan diproses secara hukum oleh pemerintah. Jika pratik jual beli

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2022 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.