Rabu, 17 Jun 2026
Nasional,
Kesenjangan Memburuk, Rakyat Mengamuk
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 03 Sep 2025 16:35
Berita satu.com
Gelombang unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah terjadi sejak 25 Agustus hingga awal September 2025. Demo memprotes kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat dan besaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berubah menjadi kerusuhan hingga penjarahan. Korban berjatuhan dari kalangan pendemo dan aparat keamanan, serta menimbulkan kerugian amat besar.
Demo berawal dari seruan aksi 25 Agustus yang tersebar melalui grup-grup WhatsApp dan berbagai platform media sosial. Seruan demo, antara lain berawal dari kekecewaan publik atas pemberian tunjangan perumahan Rp 50 juta sebulan bagi anggota DPR. Pemicu lainnya adalah pernyataan dan sikap beberapa anggota DPR belakangan ini yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi sebagian besar rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi.
Ratusan orang kemudian berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senayan pada Senin (25/8/2025). Awalnya berlangsung damai, tetapi belakang ricuh. Bentrokan massa dengan aparat keamanan berlangsung sampai malam. Sebanyak 351 orang ditangkap, 196 di antaranya pelajar di bawah usia 18 tahun.
Pada Rabu (27/8/2025), massa buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR menuntut penghapusan sistem outsourcing, menolak upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), bentuk Satgas PHK, hapus pajak perburuhan, sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga desain ulang sistem Pemilu 2029. Demo berlangsung damai.
Setelah aksi buruh bubar, datanglah massa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya ke depan gedung DPR menyuarakan keresahan masyarakat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat, seperti kenaikan pajak, mahalnya harga barang dan biaya hidup, lemahnya daya beli, PHK di mana-mana, sulitnya mendapatkan pekerja, kesenjangan ekonomi yang semakin kentara, hingga mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR.
Demo awalnya berjalan damai. Ketegangan muncul pada sore hari, saat aparat mempertebal pengamanan dan sekelompok remaja mencoba memanjat pagar DPR, melempar batu dan botol ke arah polisi. Bentrokan pun terjadi. Polisi mulai bertindak represif, mengerahkan water cannon, kendaraan taktis (rantis), menembakkan gas air mata, dan memukul massa.
Pendemo melawan dengan lemparan batu, kayu, botol, petasan hingga bom molotov ke arah polisi. Massa yang makin beringas turut merusak fasilitas umum. Arus lalu lintas di jalan sekitar Senayan, Palmerah, dan Slipi, lumpuh. Stasiun Palmerah ditutup sementara.
Bentrokan berlanjut hingga dini hari. Saat massa dipukul mundur sampai ke Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam, sebuah rantis Brimob menabrak dan melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang sedang kebingungan di tengah jalan melihat massa berlarian. Affan akhirnya meninggal dunia.
Kematian Affan yang viral di media sosial menimbulkan gejolak kemarahan. Aksi pun meluas. Pada Jumat (29/8/2025), massa terdiri dari pengemudi ojol dan masyarakat mendatangi Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Barat menuntut keadilan. Kerusuhan terjadi di sana. Massa bentrok dengan polisi dalam demo yang terus berlanjut hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Massa merusak sejumlah fasilitas umum dan kendaraan. Pos polisi hingga kantor Polres Metro Jakarta Timur ikut dibakar.
Gelombang unjuk rasa meluas ke daerah lain, mulai dari Banda Aceh Aceh, Medan, Jambi, Padang, Palembang, Bekasi, Cianjur, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Solo, Semarang, Yogyakarta, Blitar, Surabaya, Yogyakarta, Kediri, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ternate, Ambon, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Nusa Tenggara Timur.
"Kami mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Kemendagri menyebutkan demo berujung kerusuhan terjadi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan NTB.
Massa ikut merusak hingga membakar gedung DPRD, kantor perkantoran, kantor polisi, dan sejumlah fasilitas umum. Banyak pendemo dan polisi luka-luka akibat bentrokan.
Empat orang tewas dalam kerusuhan di Makassar. Seorang mahasiswa bernama Rheza Sheny Pratama meninggal dunia dengan tubuh penuh luka diduga akibat dianiaya aparat saat demo di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah korban meninggal dalam demo rusuh hingga 2 September 2025 mencapai 10 orang dan ratusan lainnya cedera.
Rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah massa. Sekelompok orang tak dikenal juga menyerang rumah Ketua DPR Puan Maharani.
Sejumlah wartawan yang meliput aksi massa ikut menjadi sasaran kekerasan oleh aparat keamanan hingga pendemo.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan demo rusuh yang terjadi di sejumlah daerah sudah mengarah kepada tindakan makar dan terorisme. Dia meminta TNI/Polri menindak tegas massa perusuh dan mengusut tuntas kasus Brimob lindas pengemudi ojol.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” katanya kepada pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Eskalasi Demo
Eskalasi demonstrasi yang terus memanas di sejumlah daerah dipicu akumulasi kemarahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak peka dengan kondisi rakyat yang sedang terimpit kesulitan ekonomi, daya beli rendah, harga barang mahal, PHK massal di mana-mana, dan susahnya mencari pekerjaan.
Pemerintah berupaya meningkat penerimaan negara untuk menutup defisit APBN dengan cara instan, yakni menaikkan tarif pajak di segala sektor. Pemerintah daerah juga ikut-ikutan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) di tengah terbatasnya ruang fiskal. Hal ini merupakan dampak efisiensi melalui pemangkasan besar-besaran transfer dana pusat ke daerah.
Hal lain yang memicu kemarahan publik adalah kenaikan tunjangan DPR Rp 50 juta per orang dan aksi joget-joget para wakil rakyat saat sidang tahunan pada 15 Agustus 2025 di tengah kehidupan rakyat yang memprihatinkan. Elite politik kerap menampilkan gaya hidup mewah, flexing di media sosial, sementara kinerjanya jauh dari harapan.
Pengawasan dilakukan DPR masih mengecewakan. Undang-undang yang diharapkan publik agar segera disahkan untuk mendukung pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal tak kunjung diselesaikan.
Saat kinerja parlemen disorot, tersebar pula video anggota DPR dari Fraksi Uya Kuya dan Eko Patrio berjoget ria di media sosial. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Nafa Urbach dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Adies juga jadi sasaran kritik karena menilai wajar tunjangan untuk wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni juga dihujat netizen karena menyebut warga yang menyuarakan pembubaran DPR sebagai “orang paling tolol sedunia”. Kelima anggota parlemen itu akhirnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena dinilai memicu kemarahan publik.
Pengamat kebijakan publik Danang Girindrawardana menilai konteks yang menimbulkan kemarahan masyarakat saat ini bukan sekadar tambahan tunjangan untuk DPR, tetapi akumulasi kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat dan pemerintah. Situasi ini muncul di tengah beban warga yang semakin berat, mulai dari kenaikan PPN 11% hingga kebijakan PBB di berbagai daerah yang memberatkan.
“Situasi yang terjadi selama ini anomali dari masalah-masalah publik yang sangat tidak puas dengan kinerja DPR dan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, di tengah kehidupan yang morat-marit, masyarakat saat ini justru mendapat tontonan kehidupan pejabat, termasuk DPR, yang bergelimang kemewahan karena mendapat fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini kontradiktif dengan kondisi rakyat.
“Kemudian banyak pejabat kita bicara agak sarkastik, ngomongnya tidak terkontrol sehingga menimbulkan kemarahan publik melihat situasi ini,” ujar Danang.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah setiap tahun menaikkan belanja pegawai secara signifikan, termasuk tunjangan DPR. Sementara belanja pembangunan yang menyentuh langsung rakyat menurun, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai akar masalah besarnya gelombang demo di daerah adalah sikap pemerintah dan DPR yang tidak peka dengan kondisi masyarakat, ditambah komunikasi publik para pejabat yang buruk dan suka mempertontonkan sikap arogan.
“Pejabatnya ngomong sembarangan. Soal tanah mau disita, soal uang tabungan kemudian dibekukan di rekening, ini gimana sih seperti enggak ngerti masalah,” katanya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya.
Begitu juga ketika pemerintah mengumumkan Indonesia surplus beras, tetapi faktanya harga beras di pasaran malah naik. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak pada sejumlah sektor usaha, dan pernyataan LMKN yang begitu gamblang menyebut sampai suara burung dikenakan royalti, menurutnya, sungguh menyakiti hati masyarakat.
Pada sisi lain, Rhenald menyorot perilaku anggota DPR dan pejabat yang mempertontonkan kemewahan dari fasilitas yang dibayar lewat pajak rakyat sehingga menimbulkan kesenjangan antara elite dengan masyarakat. Dia juga mengkritik arogansi pejabat dan DPR ketika merespons kritik.
Rhenald meminta pemerintah dan DPR menyelesaikan segala akar permasalahan yang memicu demo dalam sepekan terakhir, dengan melakukan reformasi terhadap alokasi anggaran, perilaku di parlemen hingga gaji para wakil rakyat dan pejabat.
“Kalau persoalan ini tidak diselesaikan di akar, maka akan terjadi apa yang disebut problem escalation, eskalasi masalah yang naik terus ke tangga eskalasi sampai mencapai puncaknya lalu membuat kita semua jadi susah,” ujar pakar ilmu manajemen ini.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus menyelesaikan masalah kesenjangan sosial dan keadilan yang selama ini memicu kemarahan masyarakat.
Saat ini, para pejabat, elite politik, hingga petinggi BUMN, menikmati banyak kemewahan tunjangan dan fasilitas, sedangkan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.
"Ini menjadi api dalam sekam yang akan mudah menyulut emosi masyarakat, jika kemudian ada atau ditunggangi oleh tindakan-tindakan yang provokatif," kata Faisal.
Kondisi ekonomi masyarakat ini terlihat dari sejumlah indikator. Pertama, ketimpangan ekonomi di Indonesia yang perlu dibenahi.
Tunjangan Perumahan Dicabut
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para menteri, pimpinan DPR, MPR, dan ketua umum partai politik, Minggu (31/8/2025), untuk merespons demonstrasi di sejumlah daerah. Tunjangan perumahan DPR akhirnya dicabut.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintahannya menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasi. Dia meminta TNI/Polri melindungi rakyat, fasilitas umum, tetapi harus tegas kepada perusuh.
Prabowo meminta DPR lebih peka dan mengundang langsung masyarakat berdialog. Kementerian/lembaga diminta menerima masukan-masukan dan melakukan koreksi langsung terhadap kebijakan yang tidak sesuai keinginan rakyat.
“Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ujarnya.***(Berita Satu.com)
Sumber: Berita satu.com
nasional
Berita Terkait
Polres Indragiri Hulu Gelar Bakti Sosial HUT Bhayangkara Ke-80
Rengat-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan semba
Kabur ke Batam, Polres Inhu Kembali Ringkus Pelaku Penganiayaan di PT. SBP
INHU- Upaya pelarian hingga menyeberang ke luar daerah tak mampu menghentikan langkah aparat kepolisian dalam memburu pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan perkebunan PT Sinas Beli
"Gunakan Manajemen Peternakan Modern", Pesan Bhabinkamtibmas Polres Inhu Untuk Ketahanan Pangan
INHU-Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh p
Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polres Inhu Sambangi Petani Jagung Menulis
INHU - Upaya mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di desa binaan, kepolisian hadir membe
Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.
komentar Pembaca
berita Terbaru
Rabu, 17 Jun 2026 16:39
Di Bawah Gerimis, Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi di Depan Pagar Masuk Gedung DPRD Riau
Peristiwa
Rabu, 17 Jun 2026 16:15
4 Pengedar Sabu Diciduk Bergantian di Kawasan Pangeran Hidayat Pekanbaru
Hukrim
Rabu, 17 Jun 2026 16:13
Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Rohil Santuni Korban Kecelakaan yang Alami Cacat Permanen
Sosial
Rabu, 17 Jun 2026 15:33
Dunia Hari Ini: Seorang Seniman yang Menyindir Putin Ditembak Mati.
Internasional
Rabu, 17 Jun 2026 14:38
Luhut Undang Prabowo Tinjau Uji Coba Bansos Digital, Siap Diluncurkan Nasional Oktober 2026
Ekbis
Rabu, 17 Jun 2026 13:28
Mengenal Hiperhidrosis, Penyebab Tangan Sering Berkeringat yang Sering Disalahartikan
Kesehatan
berita populer
Daftar PTN Jalur Mandiri yang Masih Dibuka hingga Juni 2026
Dibaca 491 kali
Pemkab Kuansing Bersama Sejumlah Perusahaan Tekan MoU Terkait Penanganan Jalan
Dibaca 491 kali
Kuansing Kerahkan Ratusan Personel Amankan MTQ ke-44 Riau dan Pacu Jalur Rayo II
Dibaca 456 kali
Kantor BGN Disegel Massa, Demonstran: Saat MBG Bermasalah yang Protes Justru Pengelola Dapur
Dibaca 453 kali
