Senin, 25 Mei 2026
  • Home
  • Opini
  • IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA ( P 5 ) KURIKULUM MERDEKA MASIH TERLALU DINI

OPINI

IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA ( P 5 ) KURIKULUM MERDEKA MASIH TERLALU DINI

Laporan:Irma Suriati Damanik, S.Pd
Admin
Sabtu, 28 Jan 2023 16:43
Penulis merukan seorang Guru Senior yang aktif menulis,dan sudah banyak karya dari penulis yang sudah dipublikasikan di beberapa blog.

Oleh : Irma  Suriati Damanik, S.Pd

(Guru Bahasa Indonesia di SMAN 2 T.Putih)


Setiap pergantian pemimpin berganti pula kebijakannya. Begitu juga dengan dunia pendidikan, termasuk kurikulum. Kurikulum berganti sesuai dengan zaman dan kepentingannya. Masih segar dalam ingatan tentang kurikulum K-13 yang penerapannya di sekolah    masih belum  dipahami , muncul pula kurikulum baru yang diterbitkan oleh pemerintah pada Februari 2022. yang disebut dengan Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum tersebut terdapat modul P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ). Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sekolah harus mengubah pembelajaran dari kurikulum K-13 menjadi kurikulum merdeka,termasuk di Rokan Hilr.. Pada Kurikulum Merdeka, ada modul yang disebut Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ( P 5 ) yang penerapannya melekat pada masing masing  mata  pelajaran   Tentu bukan sesuatu yang mudah, banyak sekali kendala  yang dihadapi saat melaksanakan P5 tersebut. 


P5 adalah singkatan dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Projek ini merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Adapun tahapan P5 diawali dengan memahami P5, kemudian menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain projek P5, mengelola P5, mendokumentasikan serta melaporkan hasil P5, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut P5.

Secara umum, Penulis menyimpulkan ada 3 hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran P 5, yakni :

1. Keterbatasan Referensi 

P5 sebagai  bagian dari kurikulum merdeka   sesuai dengan  tahapaannya seyogyanya dimulai dari Memahami apa itu P5. Namun nyatanya guru sebagai pendidik belum paham apa itu P5 tapi pemerintah sudah mengharuskan untuk mengikutinya. Seharusnya pemerintah  melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendiddikan ( LPMP ) maupun Kelompok Kerja Guru ( KKG ) berupaya mendudukkan program tersebut melalui kegiatan  kegiatan, pelatihan-pelatihan  yang diberikan kepada guru secara menyeluruh. Memang ada kegiatan atau pelatihan yang berhubungan dengan Kurikulum tersebut, tapi masih hanya seperberapa persen dari guru yang ada bahkan kegiatan tersebut dilakukan masih secara daring,  Selain itu pemerintah   baiknya meneribitkan buku - buku tentang P5 baik buku yang bisa di baca secara online atau  buku cetak yang memudahkan guru untuk mencari refernsi.. Minimnya referensi tentu menyulitkan guru melaksanakan program P5. Tempat bertanya pada sekolah-sekolah terdekat atau teman seprofesi di sekolah lain juga tidak membuahkan hasil,megingat mereka juga belum memahami benar apaitu P5. Jadilah guru mengajar P5 tersebut sesuai dengan pemahaman pribadi dengan mengandalkan modul yang di beri pemerintah  melalui internet.


2.Manajemen Waktu                                                                        

 Tidak semua guru bisa mengelola waktu dengan baik. Dalam pelaksanaan guru dituntut untuk mengerjakan tugas tugas lain, disisi lain guru membutuhkan waktu untuk lebih belajar dan beradaptif  tentang P5 sebanyak beban mengajar yang dibebankan padanya

Guru buhan hanya bertugas mengajar  sesuai  dengan beban jam mengajarnya,tapi banyak kegiatan-kegiatan yang yang harus dilakukan di sekolah. Belum lagi beban guru sebagai anggota masyarakat,sebagai ibu atau ayah,di rumah tangga. Setiap hari guru  mata pelajaran perlu berdiskusi untuk menyampaikan materi P5,sehingga beban mengajar dikelas lain akan terganggu karena guru tidak bisa memngatur waktunya. Perlu diingat,tidak semua guru di Indonesia benar benar  berlatar belakang pendidikan guru,banyak juga yang menjadi guru hanya karena coba coba.


3. Kompetensi ( Skill) yang Belum Memadai dan Sistem yang Belum Terstuktur

Pada P5 semua guru mata pelajaran dibebankan satu jam pelajaran untuk mengajarkan projek. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia setiap minggunya adalah 4 jam Pelajaran ,pada kurikulum merdeka ini memang 4 JP , ,namun 1 JP adalah pembelajaran projek tersebut .Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Jadi dapat kita bayangkan guru mata pelajaran Olahraga yang notabene kebanyakan laki laki mengajarkan projek pada tema “ Kearifan Lokal” yang biasanya adalah  membuat kue daerah masing masing. Mereka sangan berat untuk masuk ke kelas , dan akan berakhir dengan kelas kosong karena  tidak semua skil tentang itu memadai. Sekolah Menengah tentu berbeda dengan sekolah kejuruan,yang memang siswa dan gurunya memiliki skil karena memang sekolah tersebut mempersiapkan alumninya menjadi siswa yang terampil dan memiliki keahlian sesuai dengan sekolahnya.Di sekolah kejuruan,guru guru yang mengajar juga memang berlatar belakang pendidikan dari kejuruan. Bertolak blakang dengan Sekolah menengah, guru guru yang mengajar tidak memiliki keahlian untuk menghasilkan produk, jikapaun ada beberapa guru yang memiliki skil,itu di dapat karena otodidak  dan karena hobi saja,bukan karena belajar secara formal.

Kurikulum boleh saja berubah, namun harus dibarengi dengan sosialisasi yang menyeluruh sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Selain itu kondisi sekolah yang notabene berbeda beda, juga harus diperhitungkan. Pendanaan untuk sebuah perubahan tentu juga harus dipikirkan mengingat bahwa Pendidikan adalah bukan ajang coba coba, karena menyangkut masa depan dan kemajuan sebuah negara. Semua perlu persiapan yang matang agar menjadi sebuah sistem yang terstruktur sesuai dengan harapan yang diinginkan.

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.