GoRiau.com

Satu komentar, ribuan balasan, dua negara ikut terseret. Begitulah konflik digital sering bermula.

Sebuah potongan video tentang makanan, bahasa, sepak bola, artis, atau budaya diberi judul provokatif, lalu beredar jauh dari konteks asalnya. Dalam hitungan jam, ucapan satu orang berubah seolah-olah menjadi suara sebuah bangsa. Indonesia dan Malaysia, yang dalam kehidupan sehari-hari begitu dekat, tiba-tiba tampak seperti dua masyarakat yang selalu mencari alasan untuk bertengkar.

Saya tidak yakin gambaran itu sepenuhnya mencerminkan hubungan kita. Satu akun bukan berarti mewakili sebuah negara. Masalahnya, media sosial sering mengaburkan batas tersebut. Konten yang awalnya kecil bisa diperbesar lewat pengulangan, potongan, komentar, dan unggahan ulang hingga terlihat seperti sentimen bersama. Namun, jika kita melihat situasi ini dalam konteks misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, semua bisa menjadi logis.

Menurut Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, informasi yang dapat menyesatkan masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga. Ada informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa disengaja (misinformasi), ada informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu (disinformasi), dan ada pula informasi yang sebenarnya benar tetapi dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan (malinformasi). Dalam budaya video pendek, kategori terakhir patut diperhatikan. Sebuah video tidak harus palsu untuk menimbulkan masalah. Kadang cukup dipotong dari konteksnya.

Namun masalahnya tidak berhenti pada benar atau salah. Ada insentif yang lebih sederhana: perhatian.

Views, komentar, bagikan, dan waktu tontonan punya nilai. Bagi pembuat konten, perhatian dapat berarti jangkauan, pengikut, pengaruh, bahkan pendapatan. Ini tidak berarti setiap kreator sengaja menyebarkan informasi bermasalah. Tetapi ketika sistem memberi imbalan pada engagement, konten yang membuat orang berhenti, marah, dan membalas memiliki keuntungan tersendiri. Sebuah eksperimen yang diterbitkan dalam Scientific Reports pada 2023 menemukan bahwa ketika engagement diberi insentif, kemauan peserta untuk membagikan berita, termasuk misinformasi, ikut meningkat.

Dalam konteks ekonomi perhatian, kemarahan bukan sekadar emosi. Ia juga bisa menjadi komoditas.

Lalu ada algoritma. Sistem rekomendasi platform membaca perilaku kita: apa yang diklik, ditonton, disukai, dikomentari, dan dibagikan. Penelitian di PNAS Nexus pada 2025 menemukan bahwa, dibandingkan alur kronologis, algoritma Twitter berbasis engagement lebih banyak mengamplifikasi konten emosional dan bermusuhan terhadap kelompok lain dalam konteks politik yang mereka teliti. Temuan itu tidak berarti semua platform bekerja dengan cara yang sama. Tetapi ia memberi peringatan penting, iaitu, apa yang ramai belum tentu apa yang paling baik untuk kita lihat.

Kita pun ikut masuk dalam lingkarannya. Konten provokatif membuat marah. Kemarahan mendorong komentar dan membagikan konten. Engagement naik, lalu konten mendapat jangkauan lebih luas. Penelitian di Science pada 2018 juga menemukan bahwa dalam data Twitter yang mereka analisis, berita palsu menyebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas dibandingkan berita benar. Informasi yang lengkap dan tenang akhirnya harus bersaing dengan potongan video 20 detik yang sudah telanjur membuat orang tersinggung.

Tetapi hubungan digital Asia Tenggara punya sisi lain yang menarik. Pada awal 2026, pertikaian yang bermula setelah konser DAY6 di Kuala Lumpur berkembang menjadi perselisihan daring antara sebagian pengguna di Korea Selatan dan Asia Tenggara. Warganet dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan negara lain kemudian menunjukkan solidaritas bersama. Muncullah istilah “SEAblings”, dari Southeast Asian siblings.

Ironisnya, warganet yang pada satu hari bisa saling mengejek soal makanan atau sepak bola, pada hari lain berdiri bersama ketika merasa Asia Tenggara direndahkan. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memperbesar perpecahan. Ia juga dapat mempercepat terbentuknya solidaritas. “Kita” dan “mereka” di ruang digital ternyata sangat cair.

Karena itu, saya tidak melihat algoritma sebagai musuh. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap desain platform netral. Media sosial adalah sistem sosio-teknikal. Perilaku manusia, algoritma, model monetisasi, budaya pengguna, dan insentif pembuat konten saling memengaruhi. Menyelesaikan masalah ini dengan sekadar berkata “netizen harus lebih bijak” terasa terlalu mudah.

Literasi digital hari ini perlu naik satu tingkat. Kita tetap harus bertanya apakah sebuah informasi benar. Tetapi kita juga perlu bertanya, apa konteks asalnya? Mengapa konten ini muncul di layar saya? Mengapa judulnya dibuat begitu emosional? Dan siapa yang mendapat keuntungan ketika saya ikut menyebarkannya?

Persaudaraan serantau mungkin tidak serapuh yang terlihat di layar. Jadi, lain kali sebuah unggahan membuat kita ingin segera menyerang negara tetangga, mungkin ada baiknya menahan jempol beberapa detik. Bukan hanya untuk bertanya, “Benarkah ini?”

Tetapi juga, “Siapa yang diuntungkan ketika saya ikut marah?”*

***Dr. Hapini Awang,Research Fellow, Institute for Advanced and Smart Digital Opportunities (IASDO),School of Computing, Universiti Utara Malaysia.