MBG, Kopdes, Jalan Tol dan IKN: Beda Program, Tetapi Sama-Sama Uang Rakyat

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 27 Agu 2026 13:22

Pemerintah saat ini memiliki sejumlah program besar yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ada Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), pembangunan jalan tol dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekilas, keempatnya tidak mempunyai hubungan. MBG berbicara soal makanan dan gizi, Kopdes berbicara soal ekonomi desa, jalan tol berbicara soal infrastruktur, sedangkan IKN berbicara tentang pembangunan pusat pemerintahan dan kawasan baru.

Namun jika dilihat lebih dalam, ada satu kesamaan yang sangat penting: semuanya membutuhkan uang negara dan semuanya pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di sinilah persoalannya.

Program pemerintah jangan hanya dilihat dari besarnya anggaran atau megahnya proyek. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan berapa besar uang yang berhasil dibelanjakan, tetapi berapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

MBG: Jangan Sampai Besar Anggaran, Kecil Manfaat

Makan Bergizi Gratis mempunyai tujuan yang baik. Anak-anak sekolah, ibu hamil dan kelompok sasaran lainnya membutuhkan asupan makanan bergizi. Kalau dilaksanakan dengan benar, program ini bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tetapi karena skalanya besar dan membutuhkan anggaran berulang, pengawasannya juga harus luar biasa ketat. Jangan sampai MBG berubah menjadi sekadar proyek pengadaan makanan. Yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan, tetapi kualitas gizinya, ketepatan sasaran, kebersihan makanan, harga bahan baku dan mekanisme pengadaan. Kalau satu porsi makanan dihitung murah, mungkin terlihat kecil. Tetapi ketika dikalikan jutaan penerima dan dilakukan setiap hari, nilainya bisa menjadi sangat besar.

Karena itu pemerintah harus berani membuka data secara transparan. Berapa anggaran setiap daerah? Berapa harga satu porsi? Siapa penyedianya? Berapa kandungan gizinya? Berapa jumlah penerimanya? Dan bagaimana pengawasannya? Jangan sampai laporan hanya dibuat untuk membuat atasan senang.

Laporan harus dibuat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kalau ada kekurangan, katakan kekurangan. Kalau ada kebocoran, ungkap kebocoran. Kalau ada program yang tidak tepat sasaran, segera diperbaiki.

Kopdes: Jangan Banyak Dibentuk, Tetapi Sedikit yang Hidup

Koperasi Desa Merah Putih juga mempunyai tujuan yang menarik, yaitu memperkuat ekonomi masyarakat desa. Tetapi membentuk koperasi jauh lebih mudah daripada membuat koperasi menjadi sehat. Jangan sampai setelah seremoni pembentukan, papan nama dipasang, pengurus dilantik, kemudian kegiatan koperasinya tidak jelas.

Koperasi seharusnya mempunyai kegiatan ekonomi yang nyata. Masyarakat harus mendapatkan manfaat. Petani, nelayan, pedagang kecil dan pelaku UMKM harus mempunyai akses terhadap pasar, pembiayaan dan distribusi yang lebih baik. Kalau koperasi hanya menjadi tempat menyalurkan program pemerintah, tetapi tidak mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang mandiri, maka tujuan awalnya tidak tercapai. Kopdes harus menjadi mesin ekonomi desa, bukan sekadar lembaga baru yang hidup dari anggaran pemerintah.

Pemerintah juga harus berhati-hati dalam memberikan modal. Modal besar tanpa kemampuan pengelolaan bisa menjadi masalah baru. Yang dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi juga manajemen, pendampingan, pasar, teknologi, transparansi dan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha.

Jalan Tol: Infrastruktur Penting, Tetapi Harus Tepat Prioritas

Jalan tol berbeda lagi. Tol merupakan infrastruktur jangka panjang. Jika dibangun di lokasi yang tepat, manfaatnya bisa sangat besar: mempercepat perjalanan, menurunkan biaya logistik, membuka kawasan ekonomi baru dan menghubungkan pusat produksi dengan pasar. Tetapi jalan tol juga membutuhkan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang besar. Karena itu jangan semua persoalan konektivitas dijawab dengan jalan tol.

Indonesia masih mempunyai banyak jalan nasional dan jalan daerah yang rusak. Masyarakat di berbagai daerah masih kesulitan membawa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan ke pasar karena jalan umum yang buruk. Maka pemerintah harus menentukan prioritas secara rasional. Jangan sampai kita bangga memiliki banyak kilometer jalan tol, tetapi jalan yang digunakan rakyat setiap hari justru rusak.

Tol memang penting. Namun jalan umum yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pasar dan pusat ekonomi juga sama pentingnya. Pembangunan harus melihat kebutuhan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya proyek yang terlihat megah.

IKN: Proyek Jangka Panjang yang Harus Transparan

IKN mempunyai karakter berbeda lagi. Ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi jangka panjang. Pemerintah tentu mempunyai alasan strategis membangun pusat pemerintahan baru dan mengembangkan kawasan baru di luar Jawa.

Namun karena nilainya besar dan manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Berapa total kebutuhan dananya? Dari mana sumber pembiayaannya? Berapa bagian yang berasal dari APBN? Berapa investasi swasta? Bagaimana perkembangan investasinya? Kapan target pembangunan selesai? Dan yang paling penting: apa manfaat ekonomi yang benar-benar akan diterima rakyat?

Pertanyaan seperti itu bukan berarti anti-pembangunan. Justru sebaliknya, kritik dan pertanyaan publik diperlukan agar pembangunan tidak salah arah. Presiden dan pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Program besar justru harus semakin terbuka terhadap kritik karena semakin besar anggarannya, semakin besar pula tanggung jawabnya.

Empat Program, Empat Cara Mengukur Keberhasilan

MBG, Kopdes, tol dan IKN tidak bisa dipukul rata. MBG harus diukur dari peningkatan gizi dan ketepatan sasaran. Kopdes harus diukur dari pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan anggotanya. Jalan tol harus diukur dari manfaat konektivitas, efisiensi transportasi dan dampak ekonominya. IKN harus diukur dari keberhasilan pembangunan kawasan, efektivitas pusat pemerintahan dan manfaat ekonomi jangka panjangnya.

Jadi jangan hanya menggunakan satu ukuran: berapa persen anggaran sudah terserap. Anggaran terserap 100 persen bukan berarti program berhasil. Bisa saja uang habis, tetapi manfaatnya kecil. Sebaliknya, program yang efisien bisa memberikan manfaat besar dengan anggaran yang lebih terkendali.

Kesamaan Terbesarnya: Sama-sama Harus Diawasi

Inilah kesamaan terbesar dari keempat program tersebut. Semuanya menggunakan sumber daya negara. Semuanya melibatkan birokrasi. Semuanya berpotensi melibatkan pengadaan barang dan jasa. Semuanya mempunyai risiko pemborosan jika pengawasan lemah. Dan semuanya bisa menjadi ladang kepentingan apabila transparansi tidak dijaga. Karena itu DPR, BPK, BPKP, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil harus menjalankan fungsi pengawasan dengan serius.

Pengawasan jangan menunggu ada masalah baru bergerak. Lebih baik mencegah kebocoran daripada mengejar uang yang sudah bocor. Pemerintah juga harus membangun sistem yang membuat penyimpangan sulit dilakukan. Data anggaran harus mudah diakses. Pengadaan harus transparan. Penerima manfaat harus dapat diverifikasi. Hasil program harus dapat diukur.

Jangan Asal Terima Saran dan Langsung Eksekusi

Presiden juga perlu mendapatkan laporan yang apa adanya dari bawah. Jangan sampai semua laporan dibuat dengan prinsip asal bos senang. Kalau sebuah program gagal, presiden harus tahu bahwa program itu gagal. Kalau anggaran terlalu besar, presiden harus tahu. Kalau masyarakat mengeluh, keluhan itu harus sampai ke meja pemerintah. Jangan karena bawahan takut menyampaikan kenyataan, akhirnya presiden mengambil keputusan berdasarkan laporan yang terlalu manis.

Keputusan yang baik lahir dari informasi yang benar. Karena itu setiap program besar harus dipelajari terlebih dahulu secara matang sebelum diperluas atau diteruskan. MBG dievaluasi, Kopdes dievaluasi, tol dievaluasi dan IKN juga dievaluasi.

Evaluasi bukan berarti menghentikan pembangunan. Evaluasi adalah memastikan pembangunan berada di jalan yang benar. Rakyat Jangan Hanya Dijadikan Penonton Pada akhirnya rakyat bukan sekadar penerima program. Rakyat adalah pemilik negara dan sumber utama penerimaan negara. Ketika rakyat membayar pajak, membeli barang dan jasa yang dikenakan pajak, menggunakan layanan negara, maka ada kontribusi rakyat di dalam anggaran pemerintah.

Karena itu rakyat mempunyai hak untuk bertanya. Uang kami dipakai untuk apa? Siapa yang menerima? Apa hasilnya? Dan apakah manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat? Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan kepada negara. Justru itu bagian dari demokrasi.

Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menerima kritik, mengoreksi kesalahan dan memperbaiki kebijakan berdasarkan fakta.

Jangan Terjebak Proyek Besar

Indonesia memang membutuhkan pembangunan besar. Tetapi pembangunan besar tidak selalu berarti proyek yang besar. Membangun sekolah yang layak juga pembangunan. Memperbaiki puskesmas juga pembangunan. Memperbaiki jalan desa juga pembangunan. Menyediakan air bersih juga pembangunan. Membantu petani meningkatkan produktivitas juga pembangunan. Membangun sistem pendidikan yang berkualitas juga pembangunan. Menciptakan lapangan kerja juga pembangunan. Jadi jangan sampai pembangunan hanya diukur dari gedung yang tinggi, jalan yang panjang, kawasan yang megah atau anggaran yang triliunan rupiah.

Pembangunan yang paling penting adalah pembangunan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. MBG harus membuat anak lebih sehat. Kopdes harus membuat ekonomi desa lebih kuat. Tol harus membuat perjalanan dan distribusi lebih efisien. IKN harus memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Kalau keempatnya mampu mencapai tujuan tersebut, tentu rakyat patut mendukung.

Tetapi jika ada yang tidak tepat sasaran, boros atau tidak memberikan manfaat sesuai biaya yang dikeluarkan, pemerintah harus berani memperbaikinya. Sebab negara tidak boleh dikelola dengan prinsip “yang penting anggaran terserap.” Negara harus dikelola dengan prinsip “setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.” Itulah sebenarnya ukuran pembangunan. Bukan seberapa besar proyeknya, bukan seberapa besar anggarannya, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi rakyat.(ckplh)