Okezone.com

PERGANTIAN pucuk pimpinan Kementerian Keuangan tentulah membuka ruang harapan baru bagi daerah-daerah di negeri ini. Ketika Suahasil Nazara, yang akrab disapa Pak Sua oleh banyak orang, dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September lalu, angin harapan itu turut berhembus sampai ke pesisir timur Riau: Dumai, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan negeri-negeri pesisir lainnya. Daerah-daerah ini selama puluhan tahun jadi tiang penyangga ekonomi negeri, tetapi belum sepenuhnya mencicipi nilai tambah dari kekayaan yang mereka hasilkan sendiri.

Pergantian arah kebijakan fiskal ini jangan hanya disambut dengan menunggu. Inilah saatnya dijemput dengan ikhtiar dan gagasan besar. Riau tidak boleh selamanya hanya menjadi tempat mengambil hasil bumi, sementara proses pengolahan dan nilai tambahnya tumbuh di tempat lain. Sudah saatnya negeri bertuah ini bergerak dari daerah penghasil komoditas menjadi pusat industri hilir yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menguatkan kedudukan Indonesia di jalur perdagangan Selat Malaka.

Sesungguhnya, tapak ekonomi Riau sudah sangat kukuh. Provinsi ini menjadi salah satu penyokong utama ekonomi nasional dengan kekuatan pada sektor industri pengolahan, perkebunan, energi, dan perdagangan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen secara tahunan dan tetap menjadi salah satu penyumbang PDRB terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, persoalan kita bukanlah kekurangan kekayaan. Persoalannya adalah bagaimana mengolah anugerah alam tersebut menjadi industri bernilai tambah tinggi, bukan sekadar mengirim bahan mentah keluar daerah.

Kawasan pesisir sebetulnya sudah lama menyimpan bara yang tinggal disulut jadi api besar. Dumai, misalnya, telah bertahun-tahun tumbuh sebagai pusat industri berbasis kelapa sawit dengan posisi yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Kawasan Industri Dumai kini menaungi belasan tenant dengan realisasi investasi mendekati Rp1,3 triliun dan menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja. Pada triwulan I 2026, Dumai bahkan tercatat sebagai penyumbang investasi terbesar se-Riau, mencapai Rp3,05 triliun atau hampir seperempat dari total investasi provinsi. Modal seperti ini bukan angka basa-basi. Namun, harapan kepada Pak Sua bukan hanya agar angka investasi terus bertambah. Harapan yang lebih besar adalah macam mana kebijakan fiskal nasional dapat membantu Dumai naik kelas. Dari sekadar tempat mengirim minyak sawit mentah, menjadi pusat industri hilir sawit, oleokimia, energi hijau, dan manufaktur yang mengolah kekayaan daerah menjadi kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Hilirisasi sawit adalah jalan yang paling nyata untuk ditempuh. Riau memang dikenal sebagai salah satu lumbung sawit terbesar negeri ini, tapi rantai nilai tertingginya masih banyak tertahan di produk asas seperti CPO. Ke depan, arah pembangunan mesti bergeser dari sekadar memproduksi minyak sawit ke industri turunan: oleokimia, bahan baku kosmetik, biofuel, bioplastik, hingga produk berbasis biomassa. Di sinilah peran Menteri Keuangan jadi penentu, lewat insentif investasi, dukungan pembiayaan, penguatan kawasan industri, serta kebijakan fiskal yang menarik investor membangun industri lanjutan di Riau. Jangan sampai kekayaan tanah Melayu hanya diambil bahan bakunya, sementara nilai tambahnya berkembang di negeri orang.

Siak pun punya modal serupa lewat Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Letaknya strategis, berhadapan langsung dengan jalur Selat Malaka, dirancang sebagai kawasan industri berbasis pelabuhan. Dari total lahan sekitar 5.192 hektare yang telah dibebaskan sejak 2004, sekitar 600 hektare kini sudah bersertifikat hak pengelolaan dan diarahkan mendukung hilirisasi sawit, karet, logistik energi, hingga perdagangan di pesisir timur Sumatera. Kabar baiknya, minat investor asing pun mulai nyata, Malaysia melalui BGMC baru-baru ini berkomitmen menanamkan modal lebih dari USD1 miliar untuk membangun pelabuhan dan kawasan industri di Tanjung Buton. Harapan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, adalah macam mana mempercepat pembangunan fondasi tersebut agar Tanjung Buton tidak hanya menjadi cita-cita di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pusat ekonomi baru yang membawa kesejahteraan kepada masyarakat Siak dan pesisir Riau.

Namun, hilirisasi tak boleh dimaknai sekadar derasnya modal masuk. Ukuran keberhasilan yang lebih hakiki adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan anak negeri sendiri. Industri yang tumbuh di Dumai, Siak, dan pesisir lainnya mesti menghidupkan rantai ekonomi baru: menyerap tenaga kerja tempatan, menguatkan UMKM, menjalin kemitraan dengan koperasi, mendorong mutu pendidikan vokasi, serta menumbuhkan industri pendukung di sekelilingnya. Data investasi Riau memperlihatkan sektor industri makanan, perkebunan, industri kimia, dan kawasan industri sebagai penyumbang dominan. Artinya, bahan bakunya sudah ada, ekosistemnya sudah tumbuh, tinggal diarahkan agar hasilnya lebih inklusif, tidak hanya singgah di segelintir tangan.

Harapan besar lain adalah kebijakan fiskal yang lebih peka terhadap tabiat daerah penghasil. Selama ini Riau menyumbang besar bagi kas negara lewat minyak bumi, gas, sawit, dan komoditas lainnya. Tapi membangun daerah butuh ruang fiskal yang lapang: untuk infrastruktur, pelayanan publik, dan mutu sumber daya manusia. Pak Sua diharapkan mampu merajut kembali hubungan fiskal pusat-daerah yang lebih adil, agar daerah penghasil tak selamanya jadi "lokasi tambang" semata, melainkan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan yang ikut menikmati hasil keringatnya sendiri secara berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, momentum hilirisasi ini juga bisa jadi angin segar bagi perjuangan pembentukan Daerah Otonom Riau Pesisir. Gagasan ini semestinya dilihat bukan semata sebagai pemekaran administratif, melainkan ikhtiar mendekatkan layanan pemerintahan, mempercepat pembangunan pesisir, dan memastikan potensi ekonomi maritim serta industri pesisir dikelola dengan fokus yang jelas. Dengan basis ekonomi yang kukuh, posisi geografis yang strategis, dan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, Riau Pesisir punya cukup alasan untuk terus memperjuangkan tata kelola pembangunan yang lebih efektif. Harapannya, pemerintah pusat dapat melihat bahwa menguatkan wilayah pesisir bukan sekadar kepentingan daerah, melainkan bagian dari strategi bangsa menjaga daya saing ekonomi Indonesia di jalur Selat Malaka.

Pada akhirnya, pergantian Pak Sua sebagai Menteri Keuangan mesti jadi momentum bagi Riau menyampaikan cita-cita pembangunan yang lebih strategis, bukan sekadar meminta tambahan pundi anggaran, melainkan keberpihakan kebijakan agar nilai tambah ekonomi tumbuh subur di tanah asalnya sendiri. Dumai mesti bergerak jadi pusat industri hilir sawit dan energi, Siak tumbuh sebagai pusat industri berbasis pelabuhan, dan seluruh kawasan pesisir Riau menjelma simpul ekonomi maritim Indonesia bagian barat. Sebab, negeri yang kaya bukan hanya negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi negeri yang mampu mengolah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah harapan besar dari tanah Melayu pesisir Riau kepada Pak Sua: agar pembangunan tidak hanya menghitung angka pertumbuhan, tetapi menghadirkan kemakmuran yang benar-benar sampai ke rumah-rumah anak negeri.