Sahril Ramadana

KOTOGASIB - Terpilihnya Hendra (29) sebagai ketua Karang Taruna Desa Buatan Satu Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dua bulan yang lalu langsung membuat trobosan dengan membeberkan ketidaktransparan  kepala desa sebagai pemimpin nomor satu di desa tersebut.

" Yaaa... Kepala desa menutup-nutupi hal-hal yang sewajarnya kami sebagai masyarakat tahu, sebagai contoh, tapal batas desa buatan satu yang sampai detik ini belum jelas permasalahannya, dan ADD (Anggaran Dana Desa) yang tidak transparan kepada kita tokoh-tokoh pemudan dan tokoh-tokoh masyarakat Buatan Satu, " beber Hendra yang Keturunan Etnis Tionghoa ini kepada spiritriau.com senin 09/11.

Kepemimpinan Ali Parmidi sebagai Kepala Desa di Buatan Satu menjadi pusat perhatian masyarakat selama ini, hal ini diperjelas Hendra kepada media ini bahwa Kades diumpamakan menusuk masyarakat Buatan Satu dari belakang dalam kasus memperjuangkan hak masyarakat desa Buatan Satu dengan PT RAPP.

" Pak Kades didatengin pihak PT RAPP diam-diam jam 9 pagi, untuk tidak membantu masyarakat dalam memperjelas kasus PT RAPP yang menggunakan lahan masyarakat seluas 1965 hektar, yang ditanam Pohon Akasia oleh pihak perusahaan, padahal masyarakat Buatan Satu yang bernama Isu pernah didatangi Humas PT RAPP yang memberikan penjelasan bahwa lahan buatan satu kami pakai 1965 hekter," jelas Hendra.

Ketidaktransparanan kepala desa kepada masyarakat juga diperjelas Nurbaiti (47) Warga Buatan Satu yang pernah diberikan uang RP 50.000 oleh petugas desa sebagai uang tanda terimakasih kerena meminjamkan lahannya untuk di dokumentasikan.

" Ada dua orang dari kantor desa datang untuk meminta lahan kita di foto dan di pasangkan plang PKK, plang PKK tersebut bertulisan 'LAHAN MILIK PKK DESA BUTAN SATU' setelah difoto plang dicabut saya pun diberikan uang 50.000," beber Nurbaiti kepada media ini saat ditemui dirumahnya.

Hal ini juga diperjelas Hariadi (52), pihak desa pada hari yang sama juga bertanya kepada dia tentang bibit-bibit tanaman yang ia tanam dan harga-harga bibit-bibit tersebut,"selama saya tinggal dibuatan satu, belum pernah pihak kantor desa datang kerumah saya,"ungkapnya.

"Dengan ketidak transparan kepala desa, kita (pemuda) dan masyarakat akan membuat laporan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten, agar kasus ini bisa ditindak lanjuti,"'tegas ketua Karang Taruna ini. (Ril)