Fahrin Waruwu

ROKAN HULU -  Perwakilan masyarakat desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, sudah nenyampaikan surat menolak keputusan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertran) Rohul terkait ditetapkannya aparat desa Batang Kumu mengkoordinir pekerjaan Bongkar muat di Pabrik kelapa sawit  PT Kencana Persada Nusantara (PKS KPN).

Dinsosnakertran Rohul dalam suratnya bernomor 560/DINSOSNAKERTRANS-HI/739, tanggal 10 nopember 2015 menetapkan bahwa untuk sementara yang berhak melakukan pekerjaaan adalah aparat desa Batang Kumu.

"Kepada kepala desa Batang Kumu diharuskan membuat struktur kepengurusan netral, tanpa membawa identitass organisasi serikat pekerja, kecuali yang berasal dari aparat desa Batang Kumu," tulis surat yang ditanda tangani Kadissosnakertran Rohul, Herry Islami itu.

Namun, Perwakilan warga Batang Kumu memprotes surat keputusan Dissosnakertran yang memberi kewenangan kepada kepala desa Batang Kumu itu, karena tidak sesuai dengan hasil mediasi yang dilakukan sebelumnya.

"Kami sangat terkejut dengan surat kepeutusan Dinas Tenaga Kerja yang memeberi kewenangan kepada Kades Batang Kumu itu, karena tidak sesuai dengan hasil mediasi yang dilakukan di kantor Disnaker pada 10 Nopember 2015,' kata Arman Riskiandi, Ketua perwakilan warga kepada wartawan, Rabu (11/11).

Menurut Arman, keputusan hasil mediasi sebelumnya bahwa pengelolaan bongkar muat di PT KPN itu dilakukan atas nama masyarakat yang kepengurusannya sudah dibentuk dan disyahkan oleh Kades.

"Untuk apa lagi harus membentuk kepengurusan baru oleh aparat desa, sementara organisasi yang sebelumnya atas nama masyarakat sudah ada dan disyahkan kades sendiri,' tandas Arman yang didampingi Khairul Saleh, Humas warga dan Adam Kohar sebagai Bendahara.

Arman menilai, surat Kadissosnakertran yang menunjuk Kades Batang Kumu untuk mengkoordinir kerja bongkar muat di PT KPN itu, dikhawatirkan akan memicu konflik baru di tengah masyarakat.

Karena itu, atas nama warga Batang Kumu sudah melayangkan surat protes kepada kadis Sosnakertran tanggal 11 Nopember 2015 untuk mencabut surat Disnakertran yang memberi kewenangan bongkar muat kepada aparat desa Batang Kumu itu. (Fah)