JAKARTA - Mengupas alasan warga Jepang dan Korsel ogah jadi PNS. Padahal di Indonesia, bekerja sebagai pegawai pemerintah sangat diminati.

Sayangnya, masyarakat Jepang dan Korea Selatan banyak tidak minat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini berdasarkan data yang diterbitkan pemerintah mengenai penurunan untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Berikut ini alasan warga Jepang dan Korsel menolak menjadi PNS

- Korea Selatan

Mengutip Korea Herald Kementerian Manajemen Personalia mengumumkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pegawai negeri sipil tingkat pemula adalah terendah dalam lebih dari 30 tahun. Adapun pekerjaan pegawai negeri sipil, yang dulu sangat didambakan oleh pekerja muda, kini bukan lagi pekerjaan impian

Salah satunya dikarenakan dana pensiunan dan keamanan bekerja yang tidak menarik bagi masyarakat. Sebab, generasi muda pekerja yang semakin mengutamakan tujuan individu, budaya kerja horizontal dan efisien, kompensasi langsung dan prospek karier.

Menurut Kang Na-yun , seorang pejabat Kota Sejong menjelaskan bagaimana keamanan kerja pada lembaga pemerintah Korea bisa menjadi kontraproduktif, karena tidak ada motivasi bagi pegawai negeri untuk berprestasi dalam pekerjaannya.

"Jika Anda dikucilkan di tempat kerja (karena pandai bekerja), satu-satunya imbalan yang Anda dapatkan adalah lebih banyak pekerjaan. Orang-orang mulai menyerahkan pekerjaan mereka kepada Anda, dan mereka bahkan tidak menghargainya," katanya.

Salah satu alasan paling jelas mengapa banyak orang menolak pekerjaan di pemerintahan adalah karena gaji mereka tidak mencukupi.

- Jepang

Mengutip dari The Japan Times, seorang yang diwawancara menyebut bahwa "Jepang sudah hancur bekerja sebagai ASN. Pasalnya banyak generasi muda terbaik dan terpandai untuk mengabaikan layanan pemerintah dan negara itu sendiri. Pasalnya, angka kelahiran yang sedikit membuat bekerja sebagai PNS tidak banyak diminati.

Menurut proyeksi saat ini, Jepang akan kehilangan sepertiga penduduknya pada tahun 2070, turun dari sekitar 128 juta orang menjadi hanya di bawah 90 juta orang. Selama pemerintahan Abe, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mencoba mempertahankan jumlah 100 juta orang.

sumber:okezone.com