Evaluasi RAPBN 2027, Pemerintah Kaji Pemisahan Anggaran MBG dan Pendidikan

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 12 Agu 2026 16:42

JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara memberikan penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan bahwa pemerintah menjadikan putusan tersebut sebagai bahan evaluasi penting. Meski penyusunan teknis nota keuangan dan RAPBN 2027 telah dimulai sebelum putusan dibacakan, pemerintah tetap melakukan penyesuaian.

"Yang pertama kan kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya," ucap Prasetyo di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

"Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu," tambahnya.

Koreksi Komponen Anggaran

Sebagai langkah konkret, pemerintah melakukan penelaahan mendalam terhadap komponen belanja yang berkaitan dengan sektor pendidikan guna memastikan aturan konstitusional tetap terpenuhi dengan baik.

"Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review," ungkapnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap ketentuan porsi anggaran minimal. "Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani," tegas Prasetyo.

Ia juga menambahkan bahwa total alokasi riil yang dikucurkan pemerintah untuk sektor pendidikan sebenarnya berada di atas ambang batas 20 persen jika memperhitungkan berbagai program penunjang lain di luar pos resmi pendidikan.

"Dan kalau nanti kita buka, sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20 persen gitu," imbuhnya.

"Karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga gitu," papar Prasetyo.

Penyempurnaan Postur Anggaran

Pemerintah saat ini masih terus mematangkan rincian penyesuaian tersebut seiring dengan berjalannya tahapan pembahasan anggaran.

"Jadi kalau kita untuk yang 2027 untuk sementara masih berjalan prosesnya, meskipun tetap kita lakukan koreksi-koreksi perbaikan," pungkasnya.

Kebijakan ini merespons putusan uji materi oleh MK yang menetapkan bahwa pembiayaan MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak boleh lagi dicatat sebagai bagian dari anggaran operasional pendidikan untuk APBN tahun-tahun berikutnya. Mahkamah memberikan masa transisi bagi pemerintah untuk merampungkan pemisahan tersebut selambat-lambatnya pada APBN 2028.(goriau)