Target PAD Rp8,2 Triliun Terancam Meleset, DPRD Minta Pemprov Riau Kejar Potensi Pajak BBM hingga Rp100 Miliar

Politik

Target PAD Rp8,2 Triliun Terancam Meleset, DPRD Minta Pemprov Riau Kejar Potensi Pajak BBM hingga Rp100 Miliar

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 13 Agu 2026 16:04

PEKANBARU �" Target pendapatan daerah Provinsi Riau sebesar Rp8,2 triliun dalam APBD Murni 2026 mulai menghadapi tantangan. Hingga memasuki pertengahan tahun, realisasi pendapatan baru mencapai sekitar 51,1 persen.

Padahal, dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar lima hingga enam bulan, capaian ideal seharusnya sudah berada di kisaran 60 persen. Kondisi ini membuat DPRD Riau bersiap melakukan evaluasi sebelum memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Perubahan 2026.

“Target kita untuk APBD Murni 2026 kan Rp8,2 triliun. Ini tentu kita evaluasi dengan sisa waktu yang tinggal sekitar lima sampai enam bulan. Idealnya sudah mencapai 60 persen, tapi per hari ini baru 51,1 persen,” ujar Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, Kamis (13/8/2026).

Meski realisasi masih di bawah target ideal, Komisi III DPRD Riau masih optimistis pendapatan daerah dapat digenjot hingga akhir tahun. Sejumlah sumber penerimaan yang dinilai masih menyimpan potensi besar kini menjadi sasaran optimalisasi.

Salah satunya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Riau menilai masih ada sejumlah BUMD yang setoran pendapatannya belum maksimal.

Namun, kabar positif datang dari PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Setoran perusahaan daerah tersebut disebut mengalami peningkatan signifikan.

“Alhamdulillah yang cukup ada kenaikan yaitu SPR. Yang sebelumnya menargetkan sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar, sekarang sudah memberikan setoran sekitar Rp20 miliar,” katanya.

Kejar Pajak BBM Rp100 Miliar

Selain BUMD, sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi salah satu tumpuan untuk mendongkrak penerimaan daerah.

DPRD Riau menemukan masih adanya potensi pajak bahan bakar yang belum tertagih secara optimal. Aktivitas penjualan bahan bakar minyak di Riau yang kewajiban pajaknya belum tertunaikan menjadi salah satu perhatian.

Nilainya tidak kecil. Potensi penerimaan yang tengah dikejar disebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“Ini lagi kita kejar. Potensinya hampir lebih kurang Rp100 miliar lebih,” ujarnya.

Dari sisi wajib pajak, jumlah pelaku usaha penjualan minyak atau bahan bakar yang terdata juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya tercatat sekitar 19 wajib pajak, kini jumlahnya telah mencapai 25 dan ditargetkan bertambah menjadi 26 wajib pajak.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperbesar penerimaan daerah dari sektor pajak bahan bakar.

Pajak Kendaraan Naik, Tapi Bagian Riau Terbatas

Sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga menunjukkan tren positif.

Bahkan, selama program pemutihan denda pajak kendaraan pada Agustus 2026, penerimaan sempat mencapai sekitar Rp9 miliar per hari.

Namun, besarnya transaksi tersebut belum otomatis membuat PAD Riau melonjak. Pasalnya, bagian yang menjadi hak pemerintah provinsi hanya sekitar 30 persen.

“Kalau pajak kendaraan bermotor dengan balik nama memang cukup meningkat. Bahkan ada yang sampai Rp9 miliar per hari. Tapi kita hanya dapat 30 persen, sehingga tidak terlalu mendongkrak PAD kita,” jelasnya.

Kas Daerah Harus Dijaga

Edi mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan perhatian serius. Untuk menjaga kondisi kas tetap aman, Pemprov Riau idealnya membutuhkan pemasukan sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar setiap hari.

Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib daerah mencapai sekitar Rp250 miliar per bulan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras mencari sumber-sumber penerimaan baru sekaligus memastikan seluruh potensi pajak yang sudah ada benar-benar masuk ke kas daerah.

Selain pajak kendaraan dan pajak bahan bakar, sektor pajak air permukaan juga menjadi perhatian.

Namun, penerimaan dari sektor ini dinilai belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah sistem pengukuran penggunaan air oleh perusahaan yang masih perlu diperbaiki.

DPRD Riau menemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari alat ukur yang rusak hingga jaringan pipa perusahaan yang tidak seluruhnya terlihat.

“Pajak air permukaan masih belum maksimal. Kita sedang mencari sistem terbaik untuk melakukan pengukuran pemakaian air oleh perusahaan-perusahaan,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah.

Optimistis Rp8,2 Triliun, Tapi Siapkan Skenario Moderat

Dengan berbagai upaya tersebut, Komisi III DPRD Riau masih mempertahankan optimisme target pendapatan Rp8,2 triliun dapat tercapai hingga akhir 2026.

Namun, DPRD juga realistis. Jika tren realisasi tidak mampu mengejar target yang telah ditetapkan, skenario moderat harus disiapkan.

“Intinya begini, target Rp8,2 triliun, optimisme masih bisa tercapai. Tapi moderatnya mungkin di angka di bawah Rp8 triliun,” ujarnya.

Dengan demikian, lima bulan terakhir tahun anggaran 2026 akan menjadi periode krusial bagi Pemprov Riau. Mengejar potensi pajak BBM lebih dari Rp100 miliar, meningkatkan setoran BUMD, memperbaiki penerimaan pajak air permukaan, serta mengoptimalkan pajak kendaraan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Sebab, selisih antara target Rp8,2 triliun dan realisasi 51,1 persen bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah tingginya kebutuhan belanja daerah, capaian pendapatan akan sangat menentukan seberapa kuat ruang fiskal Riau hingga akhir tahun.(goriau)