Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Pemerintah masih belum memutuskan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Banyak yang menentang pembangunannya, lantaran faktor keamanan. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto menyakini pembangunan PLTN di Indonesia aman.

"Ya, saya yakin aman, bandingkan saja kecelakaan PLTU dengan PLTN, meski saya tidak ingin bandingkan. misalkan PLTN yang kita tahu adalah dalam sejarahnya, itu saja bandingkan dengan kecelakaan yang lain atau kecelakaan pesawat terbang misalnya," kata Djarot di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Djarot menjelaskan, hasil studi terakhir yang dilakukan pada 2011 sampai 2013, tentang studi dampak dan feasibility study di Bangka Belitung, di Bangka Barat dan Bangka Selatan. secara teknis lokasi tersebut layak didirikan PLTN, tapi bagaimana pun juga itu menjadi keputusan pemerintah.

"Saya kira kita punya perhitungan bahwasanya sampai 2030, bisa jadi 2025, karena PLTN itu membangun perlu sampai 7-10 tahun, dibutuhkan awalnya sekitar 2 x 1.000 megawatt," imbuhnya.

Bahkan kata Djarot, ada permintaan dari pemerintah daerah seperti di Kalimantan Timur hingga gubernur se-Sumatera agar suplai listrik dipasok dari PLTN yang akan dibangun di Bangka. Batan hanya menunggu keputusan Presiden soal jadi atau tidak jadinya pembangunan PLTN.

"Itu bukan ranah kami, saya kira kami mengikuti saja. Bahwa seperti yang diinstruksikan Presiden tadi, bahwa setelah dikaji bersama seluruh potensi, apakah nuklir masuk atau tidak, kita harus segera putuskan," imbuhnya.

Untuk lokasi pembangunan PLTN sendiri, lanjut Djarot menjelaskan, sudah ada perhitungannya, mulai 5 hingga 10 kilometer (km) dari pemukiman warga.

"Kalau PLTN besar memang ada perhitungannya. bisa 5 atau 10 km, kalau reaktor riset, kalai anda dateng ke Bandung, itu sebelahnya kebun binatang. Reaktor Yogyakarta sebelahnya Hotel Sahid, kalau Reaktor riset enggak ada masalah. Kalau PLTN ada perhitungan yang tergantung pada dayanya yang dihasilkan," tukasnya.