Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan mengatakan, aturan atau kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman merupakan pondasi untuk membangun maritim. Sehingga jika pondasinya tidak karuan, Jokowi tidak akan bisa menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

"Pondasi maritim kita amburadul, tiba-tiba Jokowi mau pasang atap, bagaimana bisa?" paparnya kepada Okezone, belum lama ini.

Yulian menuturkan, banyak kebijakan bidang maritim yang belum menyatu. Bahkan kebijakan saat ini cenderung overlaping atau tumpang tindih.

Menurutnya, hal pertama yang harus dibenahi Jokowi untuk membangun poros maritim adalah membenahi pondasi. Jokowi harus berkorban dulu, kata dia, butuh waktu yang tidak singkat untuk bangun pondasi ini.

"Jokowi jangan mimpi, kalau memang punya visi dan paham lima tahun ini dia benahi dulu pondasi maritim, tanpa itu bullshit," tambahnya.

Dia memberi contoh, dalam UU Kelautan yang mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Menurutnya, hingga saat ini Bakamla tidak efektif. Dari pada membuat Bakamla, katanya, lebih baik menguatkan Angkatan Laut.

"Jadi kalau pondasi sudah kuat mau kerja sama dengan negara manapun enggak masalah, jadi dibenahi dulu kebijakannya, itu dulu dirapihkan," imbuhnya.