JAKARTA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 cukup alot. Perbedaan pendapat antara pemerintah dengan parlemen membuat agenda pembahasan hingga pengesahan berjalan penuh drama.

Salah satu hal yang ditentang keras oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah usulan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40-an triliun untuk 28 BUMN di 2016. (Harga dapat berubah-ubah).

Usulan PMN ini telah disampaikan Rini kepada Kementerian Keuangan melalui surat tanggal 20 Agustus 2015. BUMN yang akan mendapat PMN terbesar di 2016 adalah PLN, yang diusulkan mendapatkan Rp10 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI 20 Agustus 2015, Rini menjelaskan, BUMN lain yang juga akan menerima PMN di antaranya adalah Askrindo dan Jamkrindo. PMN untuk kedua BUMN itu akan digunakan untuk meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, PT Krakatau Steel Tbk juga akan diberi PMN, sebab industri baja merupakan industri dasar yang strategis. Namun sayangnya, hingga postur APBN 2016 diketuk palu Pimpinan Sidang Taufik Kurniawan pada Jumat, 30 Oktober 2015, anggaran PMN tetap ditolak Parlemen.

Taufik menyatakan, untuk masalah anggaran PMN akan dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBN Perubahan mendatang. Selang satu hari disahkan APBN 2016, komentar pedas mengenai dana PMN terus bergulir.

Anggota Komisi XI DPR RI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya Rini layak dicopot dari jabatannya sebagai menteri, lantaran meminta anggaran yang tidak pantas.

"Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas. Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya di-stop," kata dia dalam diskusi Polemik yang digelar oleh Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 31 Oktober.

Menurut Politisi Partai Pemerintah alias PDIP ini, pengajuan PMN kepada BUMN patut dipertanyakan. Pasalnya, selain dicurigai hanya untuk menutupi kerugian BUMN, pengajuan PMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap asal-asalan.

"Laporannya cuma lima lembar. Kalau dibandingkan sama laporan kami di Dapil, lebih bagus kami. Pengelolaan kayak bukan milik negara tapi badan usaha milik nenek moyang," cetus Hendra

Untuk diketahui, tanpa anggaran PMN, Berikut rinciannya UU APBN 2016:

I. Asumsi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

Inflasi 4,7 persen

Kurs Rp13.900 per USD

SPN 3 bulan 5,5 persen

ICP (Indonesia Crude Price) USD 50 per barel

Lifting Minyak 830.000 barel per hari

Gas 1,15 juta barel setara minyak

II. Target Pembangunan

Kemiskinan 9-10 persen

Gini rasio 0,39

Indeks pembangunan manusia 70,1

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5 persen.

III. Postur Anggaran

1. Pendapatan negara Rp1.822,5 triliun

a. Penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun, terdiri dari:

Pendapatan pajak dalam negeri Rp1.506,5 triliun

Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari:

Penerimaan SDA Rp124,8 triliun

Pendapatan Laba BUMN Rp34,1 triliun

PNBP lainnya Rp79,4 triliun

Pendapatan BLU Rp35,3 triliun

c. Penerimaan hibah Rp2 triliun

2. Belanja Negara Rp2.095,7 triliun

a. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, teridir dari:

Belanja Kementerian Lembaga Rp784,1 triliun

Belanja Non Kementerian Lembaga Rp541,4 triliun (subsidi energi Rp102,1 triliun)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun.

3. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15 persen).