Ekonom Dukung Anggaran Rp 268 T Makan Bergizi Gratis pada APBN 2026

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 18 Agu 2025 15:46

Berita satu.com

Ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai, alokasi anggaran untuk keperluan kementerian/lembaga pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, disebut cukup tepat.

Menurut Ryan, alokasi yang ditetapkan pada APBN tahun depan, disebut positif jika dilihat dari sisi kepentingan rakyat.

Salah satu yang jadi perhatian adalah pada APBN 2026, yakni alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dipatok sebesar Rp 268 triliun. Anggaran ini akan digunakan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG).

"Kementerian dan lembaga yang menyerap budget fiskal 2026, itu betul-betul syarat dengan kepentingan rakyat. Makanya tema besar yang disampaikan adalah ini semua untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Ryan dalam bincang Investor Daily Special, Senin (18/8/2025).

Dirinya melanjutkan, APBN 2026 sangat mengakomodasi salah satu visi utama dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam konteks program MBG untuk anak sekolah, ibu hamil, dan lainnya.

Pada paparan RAPBN 2026, terlihat semangat yang sangat kuat bahwa postur tersebut didesain sedemikian rupa untuk menopang perekonomian nasional. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan level kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ryan mengungkapkan, hal tersebut tentu sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut menekankan perekonomian disusun sebagai usaha untuk kemakmuran rakyat.

"Diksi mengenai kesejahteraan rakyat itu terulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden dengan merujuk kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025�"2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

Dalam paparannya, Prabowo mengungkapkan bahwa arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp 3.147,7 triliun dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin,” tegas Prabowo.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Ekbis

Berita Terkait

Rabu, 29 Apr 2026 17:02

Secara Musyawarah dan Mufakat, Zulfadli Pimpin PWI Rohil

BAGANSIAPIAPI - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir resmi menggelar Konferensi ke VIII pada Rabu (29/4) pagi di Bagansiapiapi. Acara berlangsung di Aula Kantor Dinas Pe

Rabu, 29 Apr 2026 17:01

Dibuka Sekretaris Dinas Kominfo Rohil, PWI Rokan Hilir Gelar Konferensi ke VIII

Rokan Hilir - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Konferensi ke VII, Rabu (29/4/2026) pagi. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kominfo Zuliandra itu dilaksa

Rabu, 29 Apr 2026 12:59

Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan

JAKARTA - Proses pemulihan jalur kereta di lintas Bekasi�"Cikarang masih terus dilakukan usai terjadinya tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada Senin, 27 April 2026.

Rabu, 29 Apr 2026 12:57

Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 o

Rabu, 29 Apr 2026 12:38

Penerima Bansos Gabung Kopdes Merah Putih Bebas Iuran

JAKARTA - Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Ke

komentar Pembaca