Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era pengelolaan blok migas oleh Chevron, di mana saat itu masih terdapat program pengembangan bisnis lokal atau local business development (LBD). Menurut Wahid, program semacam itu sudah tidak terlihat lagi sejak alih kelola ke Pertamina Hulu Rokan.

“Ketika Chevron masih mengelola, ada program LBD. Sekarang, di bawah PHR, itu tidak ada lagi. Artinya, ekonomi Riau tidak tumbuh, tidak ada efek berganda terhadap perekonomian secara signifikan,” kata Wahid.

Gubernur juga menyoroti transparansi dalam skema pembagian hasil migas, termasuk dalam Participating Interest (PI) 10 persen. Menurutnya, walaupun Riau mendapatkan porsi PI, kontribusinya belum terasa secara nyata.

“Ada komitmen PI 10 persen, tetapi kami hanya terima satu dolar. Alasannya karena PHR melakukan investasi. Tidak masalah ada investasi, tapi kami perlu tahu berapa besar investasi itu, berapa beban biaya, dan bagaimana laporan penjualannya,” ujarnya.

Wahid menilai, diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah penghasil, khususnya Riau(***)