JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyayangkan sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang memberi kesempatan kepada perusahaan migas asing menjual avtur di Indonesia. Hal ini tidak terlepas karena harga avtur yang dijual Pertamina lebih mahal dibandingkan harga avtur internasional.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono mengungkapkan, jika pihak asing ikut menjual avtur, maka ketergantungan Indonesia dengan negara lain semakin bertambah.

"Dan ironisnya justru akan memberi kesempatan kepada pihak asing untuk masuk yang jangka panjangnya dikhawatirkan akan menambah ketergantungan negeri ini pada pihak asing, atau dengan kata lain akan menurunkan aspek ketahanan nasional," kata Eko di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Dia pun kecewa lantaran langkah Pertamina dalam menjaga kelancaran industri penerbangan, tidak dihargai oleh Menteri Jonan. Eko pun berharap mendapat dukungan dari pemerintah.

Dia menjelaskan, tugas Pertamina dalam penyediaan Avtur bagi industri penerbangan nasional telah dijalankan dengan baik selama lebih dari 55 tahun dan tidak hanya di bandara besar melainkan juga bandara-bandara remote seperti Tual, Kaimana, Natuna, Waingapu, dan lain-lain.

Saat ini Pertamina memiliki layanan Avtur di 62 bandara di seluruh Indonesia dan Timor Leste dengan continuity of supply, safety dan quality yang telah memenuhi standar internasional untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan Indonesia.

"Bukannya mendapatkan dukungan agar dapat lebih tumbuh dan berkembang, akan tetapi malah dihujat dengan pernyataan pemerintah melalui Menteri Perhubungan," imbuhnya.

Eko pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan karena memberi kesempatan perusahaan asing menjual avtur di Indonesia daripada mendukung perusahaan BUMN.

"Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri yang keberpihakannya kepada asing melebihi dukungannya kepada Perusahaan Milik Negara," pungkasnya.