Meskipun menuai banyak kritikan, Sudirman menganggap dana ketahanan energi sebagai salah satu solusi untuk mencapai ketahanan energi jangka panjang. Selain itu, dirinya juga mengaku memiliki tiga pertimbangan utama untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut.

"Pertama, itu untuk ketahanan energi baru dan terbarukan. Kemudian bisa juga nanti dipakai untuk mewujudkan infrastruktur, misalnya ada 12.500 lebih desa itu masih belum dialiri listrik sempurna. Kemudian 2.516 di antaranya gelap sama sekali. Maka itu akan dibangun dengan cepat berkat energi terbarukan," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Selanjutnya, dia menjelaskan, dana ketahanan energi ini nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk dana penelitan untuk cadangan eksplorasi energi nasional.

"Ketiga, bisa juga dipakai untuk biaya riset, pengembangan, sampai kepada urusan pengembangan ESDM dan pengembang eksplorasi. Ini adalah cakupan dari dana ketahanan energi," tuturnya.

Demi mencapai target waktu pelaksaan program pungutan BBM pada 5 Januari mendatang, Sudirman beserta jajarannya bahkan rela untuk lembur dan tidak libur agar dapat segera menyelesaikan pembuatan payung hukum dari program ini.

Sebagai informasi, hingga saat ini, Kementerian ESDM masih belum mendapatkan persetujuan dari komisi VII DPR untuk melalukan pungutan dana ketahanan energi. Namun, meskipun belum mendapatkan persetujuan, Sudirman yakin pada saat rapat pertama setelah reses, DPR akan mendukung pemerintah untuk melaksanakan program pungutan tersebut.