Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, menuturkan Pertamina belum dapat memberikan kepastian atau sikap terkait pungutan dana ketahanan energi. Pasalnya, Pertamina masih menunggu payung hukum dan kepastian pengelolaan dana ketahanan energi oleh pemerintah.

"Nanti siang kan Pak Menteri akan konferensi pers ya. Jadi kita masih menunggu kepastiannya," ujar Wianda di SPBU Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Menurut Wianda, Pertamina akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dengan syarat terdapat kejelasan payung hukum dan aspek pengelolaan. "Tapi yang jelas kita sebagai distributor akan mengamankan dulu dan memastikan distribusinya lancar," pungkasnya.

Sekadar informasi, pemerintah berencana akan memungut dana ketahanan energi sebesar Rp200 untuk premium dan Rp300 untuk solar yang akan efektif dilaksanakan pada tanggal 5 Januari mendatang. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memiliki payung hukum terkait kebijakan tersebut sehingga menuai kritikan dari masyarakat.