JAKARTA - Pemerintah tengah merevisi peraturan menteri (permen) yang akan memudahkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari fasilitas pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Nantinya HGB ini dapat digadaikan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari perbankan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, untuk mendapatkan KUR ini, memang pada dasarnya pelaku usaha kecil mikro dan menengah atau PKL harus mempunyai izin dan sebagainya. Dengan adanya, fasilitas pemberian HGB ini akan lebih bagus untuk memungkinkan dia mendapatkan kredit walaupun syarat mendapatkan KUR tidak perlu sertifikat.

"Tapi kalau dia punya sertifikat kan lebih bagus, sebagai jaminan. Aturannya sebenarnya enggak perlu, tapi dengan sertifikat mungkin dia dapat tambahan jaminan, sehingga dapat lebih banyak KURnya," kata Darmin, di kantornya, Jakarta, semalam.

Darmin menjelaskan, pemberian fasilitas HGB kepada PKL juga akan menata ulang tata ruang kota agar lebih baik di pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemda dalam penetapan kawasan PKL.

"PKL itu kan tempatnya kecil-kecil dalam kota lagi. Bisa-bisa pemda nya mau mengubah PDTRnya. Supaya enggak bermasalah, diberikannya memang enggak lama, lima tahun tapi bisa diperpanjang," papar Darmin.

Menurut Darmin, dalam pemberian fasilitas HGB ini pun ada biaya yang harus dibayar oleh PKL. Namun, hal ini lebih penting karena PKL tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah.

"Seperti pengurusan sertifikat normal saja dari pada dia jadi usaha kecil yang tak terlalu jelas, kalau punya sertifikat kan jadi jelas. Kalau mau, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Kalau mau itu lebih memudahkan dia," sebutnya.

Tidak hanya itu, jika para PKL ini sudah mendapatkan fasilitas HGB, dapat memperjualbelikan atau menggadaikannya, sesuai kebutuhan.

"Boleh dong, itu kan punya dia," tukasnya.