Darmin menyebutkan, penerapan pungutan BBM tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah bersamaan dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengacu dengan UU Nomor 30 Tahun 2007.

"(Tetap) jalan," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Saat ini, lanjut Darmin, pemerintah telah memfinalisasikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai payung hukum pungutan dana ketahanan energi. Di mana, dasar hukum PP mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 2007.

"Oleh karena itu, tadi rakor akan dibuatkan PP dari pasal 30 tahun 2007 dan juga ada Permen (Peraturan Menteri) energi. Cuma sore ini akan ada ratas di istana sehingga saya enggak bisa jelasin dulu karena akan ada ratas. Setelah itu baru diputuskan substansinya," tambahnya.

Darmin menambahkan, untuk tahap sementara sambil menunggu PP pungutan dana kethanan energi selesai, pemerintah menujuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan yang memungut dana tersebut dari setiap pembelian BBM jenis premium dan solar oleh masyarakat.

Usai terbentuk payung hukumnya, Darmin menyebutkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan membentuk lembaga baru sebagai pengawas dan penampung pungutan BBM tersebut seperti badan layanan umum sawit.

"Iya kurang lebih begitu (sama seperti BLU sawit)," tukas dia.