Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, pengetatan kebijakan ini pada tahap pertama akan dilakukan pada sektor kelistrikan. Sebab, saat ini sektor kelistrikan telah memiliki data jumlah pengguna subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.

"Penataan subsidi memang jadi agenda kita, 2016 akan ada pemetaan subisidi listrik sehingga subsidi ini akan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini PLN sudah mulai bekerja," ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Menurut Suahasil, saat ini terdapat 44,6 juta pengguna listrik yang menerima subsidi dari negara. Namun, jumlah ini jauh meningkat dibanding rumah tangga miskin yang berjumlah sekira 6 juta rumah tangga. Untuk itu, pada tahun ini akan dilakukan pengetatan penggunaan subsidi bagi masyarakat.

"Caranya adalah dengan memberikan insentif. Mereka tetap akan membayar harga keekonomian. Tapi pemerintah bantu dengan insentif yang diberikan langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan formula untuk pengetatan subsidi pada sektor pangan, benih dan pupuk. Ketiga sektor ini dianggap sebagai sektor tersulit untuk dilakukan pengetatan. Sebab, pemerintah belum memiliki data terkait masyarakat yang menggunakan tiga subsidi pada ketiga sektor tersebut.

"Tahun 2017 kita akan bentuk paket lagi, subsidi pangan, benih, dan pupuk. Kita sedang mencari cara agar ini tepat sasaran. Misal raskin, kita survei rata-rata rumah tangga miskin tidak menerima. Jadi kita akan mencari desainnya," imbuhnya.

Untuk itu, Suahasil mengharapkan kritikan dan masukan dari berbagai pihak mengenai tata cara yang tepat untuk melalukan pengetatan subsidi.

"Maka dari itu kita berharap ada diskusi dan masukan dari pengamat dan pihak kampus tentang bagaimana melakukan pengetatan subsidi ini," pungkasnya.