Percuma BUMN Diberi PMN kalau Tak Subsidi Rakyat

Sabtu, 31 Okt 2015 15:00

Okezone

Ilustrasi pemberian PMN.

JAKARTA - Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan sebesar Rp40,42 triliun akhirnya Ditunda. Pasalnya, penyerapan BUMN pada anggaran PMN tahun ini dianggap minim.

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan ada masalah dalam PMN yang diajukan pemerintah. Pasalnya, meskipun diberikan PMN, BUMN tersebut tetap menaikkan harga jualnya.

"Contohnya PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terima (PMN) berapa puluh triliun, siapa yang nikmati? Malah bebani rakyat," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Polemik Sindotrijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Menurutnya, tidak ada keuntungan bagi masyarakat, misalnya PLN yang diberikan PMN tapi malah subsidi listrik semakin dikurangi. Oleh karena itu, wajar jika PMN tersebut ditolak, dan dikembalikan pembahasannya di Komisi VI dan XI DPR.

"BUMN public goods (kebutuhan umum) tidak layak serta merta kerja sama dengan swasta lalu dapat PMN tapi pakai harga pasar," katanya.

(okezone.com)

Ekbis

Berita Terkait

Rabu, 29 Apr 2026 12:59

Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan

JAKARTA - Proses pemulihan jalur kereta di lintas Bekasi�"Cikarang masih terus dilakukan usai terjadinya tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada Senin, 27 April 2026.

Rabu, 29 Apr 2026 12:57

Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 o

Rabu, 29 Apr 2026 12:38

Penerima Bansos Gabung Kopdes Merah Putih Bebas Iuran

JAKARTA - Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Ke

Rabu, 29 Apr 2026 12:29

Setoran Pajak Digital RI Capai RP50,51 Triliun di Kuartal I-2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun di kuartal pertama (Q1) 2026 hingga 31 Maret 2026

Rabu, 29 Apr 2026 12:27

Resmikan 13 Proyek Hilirisasi Senilai Rp116 Triliun, Prabowo: Bersejarah dan Sangat Membanggakan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo menegaskan bahwa peresmian

komentar Pembaca