Sahril Ramadana

SIAK - Penerapan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbub) kabupaten Siak  terkait larangan retribusi usaha perdagangan minuman beralkohol  dibahwah 5 persen  sudah lama diberlakukan di seluruh wilayah kabupaten Siak.

Menurut kepala bidang perundang-undangan dan penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Syafuddin. SH, M,Si, penerapan perda larangan retribusi usaha perdagangan minuman beralkohol di bawah 5 persen  itu adalah hak otonomi setiap daerah.

"Itu otonomi daerah. Perda dan Perbub untuk menghilangkan perdagangan minuman beralkohol dan yang memabukkan sekali pun," kata Syafuddin. SH, M,Si ketika dikonfirmasi spiritriau.com, di kantor Polisi Pamong Praja, Kabupaten Siak, Rabu (16/09/2015).

Syafuddin. SH, M,Si menambahkan, karena Perda itu merupakan hak dari setiap daerah, tak bisa di intervensi, apalagi Perda tersebut untuk kebaikan umat bersama.

"Minuman keras di kabupaten Siak sudah merambah ke plosok-plosok daerah, dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Itu makanya pemerintah kabupaten Siak membuat perda ini," katanya.