Fahrin Waruwu

Terlihat Kepala BPMPD Rohul Drs H. Yusri M.Si, di salah satu rapat di Aula Kantor Bupati Rohul

ROKANHULU - Kepala Badan Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Rokan Hulu Drs.H Yusri, M.Si mengungkapkan sebanyak 6 desa lagi di Kabupaten Rokan Hulu yang belum membuat Peraturan Desa (Perdes) sehingga ke 6 Desa tersebut, juga belum menerima bantuan dana desa dari Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

"Untuk program dana desa dari Pemerintah Pusat itu, 6 Desa kita belum menerima bantuan, karena belum membuat Perdes," ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Drs. H. Yusri, M.Si di Pasir Pengaraian, Senin (21/9/2015).

Menurutnya, dari 148 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu tinggal 6 Desa lagi yang melum bisa menerima bantuan dana desa dari Pemerintah Pusat.

"Untuk penyaluran program dana desa dari pemerintah pusat, kita di Rohul sudah 99 persen. Tinggal 6 desa lagi yang belum menerima," bebernya.

Dia merincikan, 6 desa yang belum menerima dana desa tersebut yakni : ada 2 Desa di Kecamatan Kuntodarusalam, 2 Desa di Kepenuhan‎, kemudian 1 desa di Rambah dan 1 Desa di Kecamatan Bonai Darusalam.

Lanjutnya, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak Desa segera menyelesaikan Perdesnya. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan Bupati yang isinya mengintruksikan untuk segera melengkapi persyaratan dana desa itu.

"Kalau kurang SDM biar kita kirim anggota untuk membantu Pemerintahan desa untuk melengkapi persyaratan dalam penyusunan perdes untuk memperoleh bantuan dana dari pusat itu," katanya.

‎Dengan adanya upaya tersebut Yusri menargetkan pada September 2015 ini, semua desa yang belum menerima bantuan dana desa itu dapat selesai. "Insya Allah, bulan September ini juga semuanya akan selesai," pungkasnya. (Fah)