Pengamat energi, Marwan Batubara, mengungkapkan bahwa dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM sebaiknya pemerintah mematuhi peraturan yang telah dibuat. Mengingat formulasi dalam menentukan harga BBM berdasarkan harga minyak dunia dan kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Mestinya setiap bulan harga itu diumumkan pemerintah, sesudah ada rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan protes disepakati harga itu berubah setiap enam bulan. Kalau jadi enam bulan pemerintah harus merevisi itu Peraturan Presiden (Perpres), segera berubah setiap enam bulan ditetapkan," papar Marwan kepada Okezone di Jakarta.

Menurutnya, selama ini pemerintah kurang transparan terhadap kebijakan sektor minyak dan gas (migas). Sehingga, banyak masyarakat yang kerap kebingungan mengenai informasi harga BBM setiap bulannya.

"Pemerintah harus publikasi harga BBM dan katakanlah setiap minggu orang tidak bertanya soal harga jual berapa. Apalagi bila ditetapkan tiap bulan, kalau nantinya harga ekonomi naik atau turun," jelas dia.

Menurutnya, dengan kepatuhan terhadap formulasi yang benar. Maka Pertamina masih mendapatkan keuntungan dalam menurunkan harga BBM, khususnya jika harga minyak dunia menurun.

"Pertamina tetap saja akan dapat keuntungan asal formula tadi diikuti. Formulanya keuntungan SPBU sekian, lalu keuntungan badan usaha atau Pertamina 5-10 persen itu artinya otomatis masih untung," tandasnya.