Pengamat Migas Salamuddin Daeng menilai, konsep dana cadangan untuk stabilitasi BBM (petroleum fund) seharusnya dibuat jauh-jauh hari oleh pemerintah dan DPR. Mengingat harga BBM yang sangat fluktuatif akan sangat menggangu sektor lainnya, baik industri perdagangan, maupun sektor konsumsi.

"Secara sederhana dana stabilitasi BBM ini ditujukan kepada negara dan pemerintah. Agar tidak memakan semua keuntungan hasil pengusahaan BBM namun juga disisihkan bagi stabilitasi harga BBM sendiri dan bagi generasi mendatang. Mengingat BBM adalah sumber energi yang bertumpu pada eksploitasi kekayaan alam yang tidak terbaharukan," kata Salamuddin kepada Okezone.

Dia menambahkan, sumber dari dana stabilitasi pada intinya adalah dana-dana yang selama ini dilahap habis oleh negara yakni keuntungan dari hasil eksploitasi minyak di hulu dan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dalam seluruh rantai produksi BBM dari hulu sampai ke hilir.

"Kedua sumber itulah yang dapat digunakan untuk menjamin keterjangkauan masyarakat akan harga BBM yang stabil dan ketersediaan dana untuk generasi mendatang," sambungnya.

Namun, di tengah penurunan harga BBM, saat ini sumber dana stabilitasi yang paling dimungkinkan harusnya bersumber dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah dalam seluruh rantai supply BBM.

"Selama ini pajak yang dipungut pemerintah sangat besar. Ini yang menyebabkan ongkos produksi BBM di Indonesia menjadi mahal. Oleh karena itu pajak-pajak ini harus dikurangi, dan jika dipungut harus diarahkan untuk dijadikan dana stabilitasi atau tidak dihabiskan untuk pembiayaan APBN," paparnya.

Dia meminta, pemerintah harus berhenti memungut pajak terhadap penjualan BBM. Sangat tidak lazim barang bersubsidi dipungut pajak, karena akan menghilangkan arti subsidi itu sendiri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, saat ini harga keekonomian Premium sebesar Rp6.950 per liter dari sebelumnya Rp7.300 per liter. Namun, karena dipungut dana ketahanan energi sebesar Rp200 per liter, maka harga Premium dibanderol Rp7.150 per liter.

Tidak jauh berbeda dengan harga Premium, harga Solar pun mengalami 'kenaikan'. Harga keekonomian Solar kini sebesar Rp5.650 per liter dari sebelumnya Rp6.700 per liter. Namun karena dipungut dana ketahanan energi sebesar Rp300 per liter, maka harga Solar menjadi Rp5.950 per liter.

Sudirman menjelaskan, dana yang dipungut tersebut nantinya akan diatur oleh Kementerian Keuangan, sementara pengelolaannya Kementerian ESDM dan kemudian dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

"Pokoknya setiap jual Premium dan Solar itu ditarik di antaranya untuk dana ketahanan energi. Itu perhitungan dengan Pertamina. Akan menjadi dana simpanan dan akan diatur dengan Menkeu," jelasnya.