Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Komisi VII DPR RI berpendapat, pungutan dana ketahanan energi bisa masuk sebagai sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, anggota parlemen tetap menegaskan dana yang bakal digunakan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan tidak ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

"Karena begitu dia mengajak masyarakat, berarti ada pungutan dari masyarakat melalui mekanisme pembelian dari premium dan solar. Kalau itu dalam bentuk pungutan dari masyarakat, maka UU nya apa? UU nya UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP," papar Wakil Ketua Komisi VII Satya W Yudha di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam UU PNBP terdapat berbagai peraturan pemerintah (PP) pendukung, seperti PP untuk tarif ret‎ribusi kehutanan. Dengan begitu, pemerintah bisa memasukan PP dana ketahanan energi dalam UU PNBP.

"‎Begitu masuk UU PNBP, nanti PP nya merefer ke UU PNBP. PP nya khusus mengenai dana ketahanan energi," katanya.

Dia menilai, tidak ada salahnya pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bensin yang terjual. Menurutnya, dengan cara ini pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketahanan energi dan agar energi fosil di Tanah Air tidak dipompa habis.

‎"Makanya saya sarankan, kalau itu kalimatnya masih mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, ya itu bagus karena mengajak masyarakat berpartisipasi berarti kita sadar untuk ketahanan energi supaya fosil fuel kita tidak dipompa habis, tapi kita juga memperhatikan energi baru dan terbarukan. Kita mengajak masyarakat itu tidak ada salahnya. Tapi mekanismenya harus UU PNBP," tukas dia.