Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai, perbedaan tersebut kerap terjadi lantaran minimnya koordinasi dalam pemerintahan. Dirinya mencontohkan ketika Jokowi memutuskan membatalkan proyek kereta cepat, namun dibantah oleh menterinya dan tetap melangsungkan proyek tersebut.

"Presiden bisa dianulir oleh menteri maupun yang kedudukannya di bawah presiden. Presiden bilang diturunkan BBM tiba-tiba Pertamina bilang masih hitung, ini bukan masalah komunikasi, tapi ini koordinasi, bukan kurang lagi, malah enggak ada," katanya kepada Okezone, Kamis (8/10/2015).

Enny menilai, pendapat Presiden yang kerap bertentangan dengan bawahan menimbulkan pertanyaan. Dalam hal ini, kekuatan Jokowi sebagai pengambil keputusan dinilai tidak ada.

"Powerfull-nya di mana? Jadi bagaimana mungkin Presiden sudah memutuskan, dalam pemerintahan presidensial kepala pemerintahan tertinggi dan kepala negara," imbuhnya.

Lebih lanjut dia berpendapat, sumber silang pendapat terdapat dari koordinasi antar pejabat.

"Problem kewenangan pengambilan keputusan, bukan hanya komunikasi, tapi koordinasi," imbuhnya.