Okezone

Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) lebih kejam dibandingkan dengan pemerintahan pada jaman orde baru.

Iqbal menyebutkan, kekejaman pemerintahan Jokowi-JK dalam hal penetapan upah bagi buruh. Di mana, saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) upah dengan formula yang baru tanpa melibatkan serikat pekerja.

"Pemerintah beralasan peran serikat buruh hanya dalam tim peninjauan KHL selama 5 tahun, padahal formula yang baru tidak ada komponen KHL, pemerintahan Jokowi-JK lebih kejam dari orde baru soal pengupahan," kata Iqbal di Gedung LBH, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Iqbal menuturkan, serikat buruh juga akan membentuk Komite Aksi Upah (KAU) untuk sebagai organisasi yang memperjuangkan penolakan RPP upah sampai dibatalkan.

"Komite ini akan bekerja sampai RPP itu dibatalkan, dan formula upah yang baru ditiadakan, balikan hak berunding upah, sampai berapa lama kita menyeting sampai 2015, kalau itu tidak berhasil dan RPP Upah dijalankan maka perlawanan penolakan akan berlanjut," tambahnya.

Lanjut Iqbal, tidak ikutnya serikat pekerja dalam penentuan kenaikan upah buruh setiap tahunnya. Hal ini, kata Iqbal, buntut dari keserakahan dan kerakusan para pengusaha.

"Karena mereka (pengusaha) sudah dapat semua dari paket kebijakan, kami mendukung tarif dasar listrik turun sudah turun, tapi kerasukan dan keserakahan pengusaha meminta dikembalikan ke hak upah murah karena tidak ada hak berunding, jadinya rezim upah murah. Keserakahan pengusaha ini menghilangkan peran serikat buruh ke rezim upah murah," tutupnya.