JAKARTA - Guna menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan empat Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) siang ini.

Asdep Humas dan Protokol Sekretariat Kabinet (Setkab), Alfurkon Setiawan, mengatakan jumlah keseluruhan peserta RKP sebanyak 667 orang, yang akan dibagi dalam tiga sesi berdasarkan pengelompokan dari masing-masing Kepala Daerah.

"Sesi pertama yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00–14.30 WIB, diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dari Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, sebanyak 279 orang peserta," jelas Alfurkon seperti dilansir dari situs Setkab, Rabu (21/10/2015).

Sesi kedua dilaksanakan pada pukul 15.00 – 16.30 WIB akan diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua sebanyak 269 orang. Dan sesi ketiga akan dilaksanakan pada pukul 17.00–18.30 WIB khusus untuk para direktur utama BUMN sebanyak 119 orang.

Sekadar informasi, Pemerintah telah meluncurkan empat Paket Kebijakan ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I diluncurkan pada 9 September 2015 dengan fokus mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional dan meningkatkan investasi di sektor properti.

Sementara paket Kebijakan II, diluncurkan pada 29 September lebih difokuskan pada izin investasi untuk industri yang ada dalam kawasan industri dan untuk industri yang ada di luar kawasan industri.

Adapun Paket Kebijakan III, yang diluncurkan pada 7 Oktober 2015 memfokuskan pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usah, dan Paket Kebijakan IV yang diluncurkan pada 15 Oktober 2015 dengan fokus untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, di mana dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja.