okezone.com

Target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok Rp2.692 triliun atau naik 13,5 persen dibanding outlook 2025.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, target penerimaan pajak patut diwaspadai karena bisa menjadi pedang bermata dua.

Pasalnya, angka tersebut tidak hanya menunjukkan optimisme pemerintah terhadap kemampuan basis pajak nasional, namun ada tantangan besar yang perlu dihadapi.

Jika realisasi tidak sesuai harapan, maka pemerintah berisiko melakukan pemangkasan belanja di tengah tahun yang akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi.

"Kondisi ini akan mengurangi daya dorong APBN terhadap ekonomi, terutama ketika sektor swasta masih berhati-hati menghadapi ketidakpastian global," kata Syafruddin, Sabtu (16/8/2025).

Dia mengungkapkan, overestimasi pajak kerap berakhir pada realisasi yang meleset. Dalam situasi seperti itu, APBN tidak lagi menjadi alat kontra-siklus, melainkan sekadar instrumen administratif yang mengikuti arus ekonomi.

"Padahal, di tengah risiko perlambatan global akibat tensi dagang Amerika Serikat-China dan gejolak harga komoditas, Indonesia justru membutuhkan APBN yang ekspansif dan antisipatif," tutur dia.

Syafruddin juga menyoroti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang turun dari Rp477,2 triliun (outlook 2025) menjadi Rp455 triliun pada RAPBN 2026.

Penurunan ini menjadi cerminan berkurangnya kontribusi sektor sumber daya alam serta penurunan dividen BUMN. Ketergantungan berlebihan pada pajak mempersempit ruang fiskal.

Ketika ekonomi melambat, penerimaan pajak ikut tertekan, sementara PNBP tidak bisa diandalkan sebagai bantalan. Sehingga perlu adanya strategi diversifikasi sumber penerimaan negara.

"Ekonomi digital, optimalisasi royalti, hingga peningkatan efisiensi BUMN harus menjadi agenda serius. Tanpa langkah ini, APBN akan selalu rapuh menghadapi guncangan siklus ekonomi," ujar dia.***(Okezone.com)