PEKANBARU - Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu badan publik atau organisasi non pemerintah. Dimana dalam penyelenggaraannya juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan undang-undang Parpol nomor 2 tahun 2008 dijelaskan, pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Menyusul undang-undang nomor 2 tahin 2011 pasal 39 yang menjelaskan  pengelolaan keuangan Parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, pada kenyataanya Parpol yang ada di Provinsi Riau belum bisa melaksanakan amanah undang-undang tersebut.

"Sesuai undang-undang Komisi Informasi 14 tahun 2004, badan publik wajib memberikan dan atau menerbitkan informssi publik yang berada dibawah kewenanganya kepada pemohon informasi publik," jelas Pengurus dan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono Hadi, Senin (21/9/2015) saat diskusi publik mengenai potret transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Provinsi Riau.

Belum transparan dan akuntabel nya Perpol di Riau dapat dilihat ketika FITRA Riau meminta informasi kepada 10 Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Riau yakni, PAN, Golkar, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PKS dan Nasdem. Dari 10 parpol tersebut tidak satupun yang merespon permohonan FITRA Riau.

"Permohonan dimulai sejak tanggal 3 sampai 6 Maret 2015 dan tidak satupun partai yang memberikan respon atau memberikan dokumen yang diminta. Begitu juga setelah kita kirimkan surat keberatan 17 sampai 20 Maret 2015, hanya satu parpol yang merespon yakni PKB dan sembilan sisanya tidak merespon," paparnya.

Hal tersebut memaksa FITRA Riau untuk sengketakan Parpol di Komisi Informasi Daerah Riau. "Dari hasil sengketapun banyak parpol yang tidak memenuhi putusan Komisi Informasi," lanjutnya.

Beberapa parpol yang melaksanakan dan patuh terhadap Komisi Informasi seperti Nasdem. Namun, parpol ini tidak memberikan dokumen sesuai dengan yang diminta. PDI-Perjuangan salah satu parpol yang memberikan laporan keuangan tahun 2013. Gerinda memberikan dokumen namun tidak lengkap. Sedangkan Hanura hanya memberikan laporan kegiatan saja. Sementara itu, Parpol Golkar, PAN, PPP dengan tahap penyelesaian sengketa dengan ajudikasi pemohon pemenang, tidak satupun yang memenuhi keputusan komisi informsi.

"Ajudikasi tersebut dalam artian tidak pernah hadir dalam persidangan. Sedangkan Demokrat dan PKS dalam tahap penyelesaiannya dilakukan mediasi dan akan melakukan keputusan Komisi Informasi. Namun, Parpol ini ingkar janji dan belum juga memberikan dokumen yang diminta oleh FITRA," sebutnya.(hrc). Ekbis