PEKANBARU - Berkas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Raja Erisman dilimpahkan. Terdakwa dugaan korupsi APBD Inhu Tahun 2011-2012 tersebut akan segera menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau awal 2016 mendatang.

Demikian disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Denni Sembiring, Selasa (22/12/2015). "Hari ini (Selasa kemarin, red) kita terima berkasnya," ujar Denni.

Terdakwa Raja Erisman akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru awal Januari 2016 mendatang.

Untuk diketahui, Raja Erisman diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sisa kas daerah pada APBD Kabupaten Inhu 2011-2012 dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar.

Atas perbuatannya, ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan terdakwa bermula pada 2011 hingga 2012, saat dirinya menjabat sebaga Sekdakab Inhu. Dimana terjadi penyimpangan pada sisa kas daerah sebesar Rp2,7 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Setdakab Inhu, Rosdianto.

Raja Erisman memerintahkan kepada Rosdianto untuk menutupi ketekoran dana tersebut dengan dana Uang Persediaan (UP). Selanjutnya, bendahara Rosdianto meminta kepada Bandahara Pembantu Putra Gunawan untuk menarik dana Uang Persediaan tahun 2012 sebesar Rp10 miliar lebih demi menutupi sisa kas tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian Raja Erisman menerbitkan SPM UP 2012 dan ditandatanganinya selaku pengguna anggaran dan dibawa ke Kepala Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D. Kepala Bagian Keuangan saat itu dijabat Hasman Dayat dan menerbitkan SP2D sehingga dana UP Rp10 miliar tersebut dicairkan.

Dalam hal ini, keterlibatan Raja Erisman, karena menandatangani bukti Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek adalah pengembalian sisa dana UP dan GU sekretariat daerah tahun 2011 sebesar Rp2.775.637.880, tertanggal 23 Februari 2012.(hrc)