dok.Okezone

ilustrasi

JAKARTA-Polri didesak segera mengusut dugaan politik uang atau suap menyuap dengan dalih 'uang mahar' di balik pelaksanaan Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) serentak, yang proses pendaftarannya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah dimulai.

Karena keberadaan uang mahar adalah kejahatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut yang diungkapkan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, uang mahar bukanlah biaya politik tapi kejahatan politik yang bernuansa suap menyuap, untuk mendapatkan satu posisi yakni sebagai calon kepala daerah dari satu partai politik tertentu.

Dikatakannya, memang tidak semua calon yang ikut terlibat dalam praktik uang mahar. Tetapi isu keberadaan uang mahar makin marak dan makin muncul ke permukaan hingga membuat keresahan dan ketidakpercayaan publik pada proses Pilkada.

"Bahkan, sudah muncul berbagai keluhan dari para bakal calon, yang akhirnya mereka mundur dari pencalonan karena tidak sanggup membayar uang mahar yang dimintai partai politik tertentu," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

Karenanya, kata dia, untuk membongkar praktik uang mahar ini Polri perlu menurunkan tim Intelkam dan Tipikor Bareskrim Polri. Dengan harapan tim Polri ini bisa menangkap dan memproses para pelakunya ke pengadilan.

Hal itu, karena tujuannya agar proses Pilkada serentak di 2015 ini bisa berjalan bersih, transparan, tidak diwarnai praktik suap menyuap atau politik uang yang dibungkus praktek uang mahar.

"Jika Polri bekerja keras dan memproses para calon kepala daerah yang terlibat praktik uang mahar, budaya baru Pilkada akan tumbuh dan berkembang, revolusi mental kepemimpinan di daerah akan terjadi dan masyarakat bisa benar-benar mendapatkan pemimpin yang bersih, beritegritas, dan bermoral," katanya.