Dok: Reuters

PELAPOR khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta agar pemerintah Bangladesh membatalkan proposal untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar.

PBB memperingatkan pengungsi Rohingya menghadapi "risiko tinggi penganiayaan" apabila mereka pulang ke negara bagian Rakhine, Myanmar.

Informasi dipercaya yang didapatkan PBB menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya di Bangladesh mengaku sangat khawatir apabila dikembalikan ke Myanmar.

"Mereka berada dalam situasi ketakutan apabila terdaftar dalam rombongan yang akan dipulangkan," kata Yanghee Lee, pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar, dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Kantor berita AFP.

Dikatakan pula bahwa pihaknya tidak mendapatkan jaminan dari pihak berwenang Myanmar bahwa orang-orang Rohingya itu akan hidup aman setelah meninggalkan lokasi pengungsian di Bangladesh.

"Mereka tidak dapat memberikan jaminan bahwa orang-orang Rohingya itu tidak akan dianiaya kembali," kata Lee.

Menurutnya, akar penyebab krisis Rohingya harus ditangani terlebih dahulu, seperti hak kewarganegaraan dan kebebasan bergerak.

Lebih dari 700.000 orang Rohingya meninggalkan Myanmar pada tahun lalu setelah pemerintah negara itu memerangi kelompok-kelompok pemberontak di wilayah tersebut.

Kedua negara, yaitu Myanmar dan Bangladesh, bersepakat pada 30 Oktober lalu untuk memulangkan kembali warga Rohingya ke kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, pada pertengahan November ini.

Walaupun demikian, para pegiat kemanusiaan mempertanyakan rencana itu, karena mereka menganggap kondisi di negara bagian Rakhine "belum kondusif untuk pengembalian" warga Rohingya.

Sejauh ini Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi.

Tidak sedikit warga Myanmar, yang penduduknya mayoritas menganut Buddha, menyebut orang-orang Rohingya sebagai "Bengali", sebuah sebutan yang tersirat mereka adalah warga Bangladesh.

(okezone.com)