Kuwait City - Otoritas Kuwait meminta digelarnya sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membahas kekerasan mematikan Israel dalam unjuk rasa di perbatasan Gaza. Kuwait mengecam keras tewasnya 58 warga Palestina dalam bentrokan saat unjuk rasa itu.

Seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, dan Arab News, Selasa (15/5/2018), Kuwait yang merupakan negara tidak tetap DK PBB mengecam keras kematian 58 warga Palestina dalam bentrokan dengan tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza, Senin (14/5) waktu setempat.

Bentrokan terjadi saat unjuk rasa untuk memprotes pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Yerusalem. Hari Senin (14/5) waktu setempat tercatat sebagai hari paling berdarah bagi warga Palestina. Selain 58 orang tewas, Kementerian Kesehatan Palestina juga menyebut sekitar 2.700 orang lainnya luka-luka, yang kebanyakan terkena peluru sungguhan maupun gas air mata yang ditembakkan tentara Israel.

"Kami mengecam apa yang telah terjadi," ucap Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour Al-Otaibi, kepada wartawan.

"Kita akan melihat apa yang akan dilakukan Dewan (Keamanan PBB)," imbuhnya.

Ditambahkan Al-Otaibi bahwa dirinya sedang berkonsultasi dengan negara-negara Arab lainnya di PBB, juga dengan Duta Besar Palestina untuk PBB.

Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem bertepatan dengan 70 tahun berdirinya Israel pada 14 Mei. Sehari setelahnya, tanggal 15 Mei, diperingati sebagai 'Nakba' atau 'malapetaka' bagi warga Palestina, saat ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah-rumah mereka pada tahun 1948.

Ribuan warga Palestina berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel sejak Senin (14/5) pagi waktu setempat. Mereka ikut serta dalam aksi memperingati Nakba juga memprotes pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pemerintahan AS yang dipimpin Presiden Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, usai Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan Trump itu menuai kecaman global.


(detik.com) Internasional