Naypyitaw - Setelah ratusan ribu warga etnisRohingya kabur tahun lalu, giliran ribuan orang etnisKachin melarikan diri dari Myanmar sejak awal April lalu menyusul pertempuran antara militer dan kelompok pemberontakKachin.

Berdasarkan data PBB, sedikitnya 4.000 orang telah kabur dari rumah mereka.

Hal itu terjadi tatkala konflik antara Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO) dan pasukan pemerintah kian bereskalasi.

Militer Myanmar disebut telah menggempur lokasi kubu pemberontak dengan serangan udara dan artileri.

Selain ribuan orang mengungsi, konflik itu dikhawatirkan membuat sejumlah orang terperangkap di area rawan, dekat dengan perbatasan China. Berbagai organisasi kemanusiaan telah mendesak pemerintah untuk membuka akses bagi pasokan bantuan.

"Kerisauan terbesar kami adalah keselamatan para warga sipil, termasuk perempuan hamil, kaum jompo, anak-anak, dan para difabel," kata Mark Cutts, kepala kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB, kepada kantor berita AFP.

"Kami harus memastikan bahwa orang-orang ini dilindungi," tambahnya.

Siapakah pemberontak Kachin?

Di samping menghadapi krisis Rohingya di bagian barat, pemerintah Myanmar juga menghadapi pemberontakan etnis Kachin di bagian utara.

Etnis Kachin, yang sebagian besar beragama Kristen, telah memperjuangkan perluasan otonomi daerah di negara mayoritas berpenduduk Buddhis ini sejak 1961.

Di sepanjang negara bagian Kachin dan Shan, diperkirakan 120.000 orang tercerai berai akibat pertempuran.

Selama enam tahun terakhir, pemerintah Myanmar gencar berupaya menggelar kesepakatan damai dengan sejumlah kelompok etnik, menurut koresponden BBC di Asia Selatan, Jonathan Head.

Akan tetapi, upaya perdamaian dengan etnik Kachin sangat alot. Bahkan, pertempuran dengan KIO yang merupakan kelompok pemberontak paling tangguh di Myanmar terus berlangsung.

Mengapa aksi kekerasan meningkat?

Pertempuran antara militer Myanmar dan KIO berjalan secara sporadis sejak gencatan senjata dilanggar pada 2011.
Berbagai kelompok pembela HAM mengklaim pemerintah Myanmar telah meningkatkan serangan ke arah kelompokKachin, justru ketika perhatian global memusat pada etnikRohingya. Apalagi ketika 700.000 orangRohingya kabur keBangladesh pada 2017 lalu.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan bulan lalu, tim pencari fakta PBB mencatat "lonjakan pelanggaran dan pelecehan terhadap HAM" termasuk pembunuhan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

Bagaimana reaksi internasional?

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dihujani kritik karena dianggap gagal mengakhiri pelanggaran HAM serta pembatasan akses bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

PBB telah menyeru kepada pemerintah Myanmar untuk tidak mengabaikan laporan dugaan pelanggaran HAM di Kachin.

Secara terpisah, Kedutaan Amerika Serikat di Yangon menyatakan "amat prihatin" dengan meningkatnya pertempuran di Myanmar.

"Kami menyeru kepada pemerintah, termasuk militer, untuk melindungi penduduk sipil dan membolehkan bantuan kemanusiaan diantarkan ke tempat yang terpapar konflik," sebut pernyataan Kedubes AS.

(detik.com)
Internasional