Waka DPRD Syafrizal: Desak Gakkum KLHK Ungkap Sejujur-jujurnya Dugaan Pencemaran Limbah PT SISL

Laporan: Febri S

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 09 Sep 2021 14:51

Wakil Ketua DPRD Pelalawan H Syafrizal,SE

PELALAWAN- Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Sri Indrapura Sawit Lestari (SISL) beroperasi dan mengantongi perizinan di Kabupaten Siak. Hanya saja, paska beroperasi perusahaan tersebut merugikan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Salah satu dampak kerugian yang dialami masyarakat terdapat didua desa. Pertama desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Sikijang dan desa Rantau Baru Bawah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Berbagai persoalan muncul. Seperti teror penyakit gatal-gatal menyerang kulit hingga sungai terkontaminasi yang berada di dua desa tersebut.

Diyakini sungai Kiyab yang berada didesa Kiyab Jaya, diduga tercemari oleh limbah pabrik PT SISL yang tumpah berada di hulu sungai desa ini. Begitu juga, Sungai Bobokau yang berada didesa Rantau Baru Bawah. Dimana Sungai Kiyab bermuara ke Sungai Bobokau.

Beberapa hari kemarin sejumlah warga didua desa mengadu ke kantor DPRD Pelalawan. Mereka menyampaikan, banyak persoalan. Diantaranya, habitat sungai jenis ikan menghilang diduga tercemari limbah pabrik. Selain itu pula, dampak lain adalah banyak diantara warga menderita penyakit kulit.

Warga di desa Rantau Baru justru menggantungi kehidupan dari Sungai Bobokau. Tidak ada sumur bor seperti didesa lainnya. Air Sungai Bobokau satu-satunya pilihan dimamfaatkan untuk dimasak ataupun diminum.

Wakil Ketua DPRD Pelalawan H Syafrizal, SE prihatin terhadap kondisi yang dialami masyarakat dua desa. Ia tidak mempersoakan perizinan dikabupaten Siak akan tetapi ia meminta kepada PT SISL tidak membuang limbah ke Sungai.

"Tidak ada masalah ijin di Siak, sebab negara kita bebas. Maksudnya, jika ia beroperasi di Siak jangan buang limbah di Pelalawan. Untuk itu PT SISL mesti memperhatikan masyarakat Pelalawan," terang Syafrizal, Kamis (9/9/2021).

Berdasarkan informasi yang di peroleh bahwa dugaan pencemaran limbah PT SISL ini sudah ditangani oleh Gakkum KLHK dan DLH, politisi dari PDI Perjuangan tersebut berharap ke aparat penegak hukum yang sudah ditunjuk oleh negara agar bisa mengungkapkan sejujur-jujurnya atas kejadian di perusahaan itu.***

komentar Pembaca