"Selain ada alasan sejarah, juga sebagai upaya menguatkan dan menumbuhkan semangat kepahlawanan bagi generasi muda," ujarnya, Jumat (9/10/2015).

Sejauh ini usul untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari pengurus pusat Dewan Harian Nasional ཀྵ.

Gelar pahlawan nasional diusulkan masyarakat kepada bupati, wali kota, dan gubernur melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Usul itu dilayangkan kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Berkas) permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional (diserahkan) kepada Presiden. Sebelumnya diadakan verfikasi, penelitian, dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan," tutur Khofifah.

Hingga saat ini sudah diterbitkan 163 surat keputusan presiden (keppres) terkait nama-nama yang diangkat menjadi pahlawan nasional dan masyarakat masih bisa mengusulkan yang lain.

"Keppres pengangkatan pahlawan nasional baru 163 (diterbitkan) dan masyarakat masih bisa mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk diangkat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional," ucapnya.

Guna menetapkan pahlawan perintis kemerdekaan, cukup dengan Surat Keputusan (SK) Mensos. Namun jika bisa mendapat pengakuan lebih tinggi, maka itu lebih bagus.

"Veteran kemerdekaan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan sebagian besar dari mereka itu senior, kecuali veteran perdamaian. Penanganan yang senior itulah Kemhan dan Kemensos bersinergi," kata Khofifah.

Selain itu, bagi mereka yang dalam perjuangan mengalami cacat tubuh, seperti kehilangan kaki dan tangan, dalam waktu tertentu diperlukan penggantian kaki dan tangan palsu.

"Untuk penggantian kaki dan tangan palsu atau portesi dalam periode tertentu, maka Kemensos memiliki kewenangan dan spesialiasi di bidang tersebut," pungkasnya.