"Saya sendiri enggak tahu asal-muasal tanda tangan. Ketika saya tanda tangan, enggak baca RUU karena saya pikir saya tanda tangan dalam kapasitas pengusulan, bukan penyusunan RUU," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Selain itu, anggota Komisi VIII DPR itu juga berpandangan bahwa yang harusnya menyusun draft revisi adalah pemerintah.

"Kalau penyusunan kan pakai draft RUU lengkap. Kalau RUU KPK itu jadi domain pemerintah karena yang jadi pengusul itu domain pemerintah sesuai rapat pleno," jelasnya.

Untuk itu, Arwani tak segan menarik tanda tangannya jika dianggap menyetujui draft yang selama ini beredar. Dia lebih berkenan menunggu proses penyusunan RUU setelah melibatkan DPR RI dan masyarakat.

"Kalau disimpulkan yang tanda tangan kemaren yang setujui draft beredar itu maka saya akan menarik diri tanda tangan saya," tegasnya.

Sikap itu bukan berarti Arwani tak setuju dengan revisi UU KPK. Persetujuannya itu bahkan sudah sejak Juni 2015 yang lalu. Dia hanya ingin mengoreksi proses pembuatan draft yang tak sesuai mekanisme.

"Sejak Juni 2015 bukan hanya saya yang setuju tapi seluruh DPR setujui. Bahwa ada yang menolak lewat media saja. Resminya belum ada satu anggota pun yang menolak di Baleg atau Rapur," pungkasnya.