Di antaranya adalah jumlah korban jiwa dan kerusakan area terdampak. Penetapan itu juga harus diawali dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga kini belum dibuat.

"Harus buat PP, sementara belum dibuat. Kalau bicara menetapkan (sebagai bencana nasional) kita biara jumlah korban, bicaranya susah," sebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di di kantornya, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2015).

Lanjut Willem, penetapan bencana nasional tidak membedakan penanganan yang ada. Pasalnya, saat ini pun proses pemadaman api sudah melibatkan seluruh kekuatan, dari pemerintah daerah hingga pusat.

"Anggaran juga dari pusat, bahwa Indonesia mengerahkan sumber daya nasional untuk memadamkan, status itu tidak akan berpengaruh. Apakah kalau sudah ditetapkan, apa bedanya? Orang sudah kerahkan sumber dana nasional, baik aset dan personel," tegasnya.

Ditanya soal jumlah hotspot atau titik api terbaru, Willem menolak berspekulasi karena angka terus berubah secara dinamis.

"Belum merekap karena dinamis, tidak mau memberi itu dulu karena nanti jadi perdebatan," tutupnya.