JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah jika ada 'kelompok ideologi khilafah' di koalisi 02. BPN menilai tak ada misi paslon 02 untuk bentuk pemerintahan khilafah.

"Saya meyakini tidak ada misi paslon 02 untuk membentuk pemerintahan khilafah," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Senin (20/5/2019).
Waketum PAN itu yakin tak ada ideologi khilafah dalam koalisi Prabowo-Sandiaga. Apalagi partainya berada dalam gerbong 02.

Menurutnya, PAN dan parpol koalisi berkomitmen pertahankan Indonesia dengan ideologi Pancasila. "PAN tetap berkomitmen mempertahankan Indonesia sebagai negara nasional yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Ideologi negara adalah Pancasila. Di Indonesia, tidak boleh hidup ideologi lain, misalnya komunisme atau khilafah," terangnya.

Dia menekankan ideologi Pancasila harga mati sehingga jika ada ideologi yang bertentangan dengan demokrasi tidak boleh ada di Indonesia.

"Negara Pancasila menganut sistem pemerintahan demokrasi. Jika ada ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ideologi tersebut tidak boleh hidup di bumi Indonesia," tuturnya.

"Setiap organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang pahamnya bertentangan dengan Pancasila dan sistem pemerintahan demokrasi, tidak boleh dibiarkan berkembang," sambung Viva.
Sebelumnya, soal ideologi khilafah ini bermula berawal dari manuver Demokrat yang mempertimbangkan keluar dari koalisi Prabowo-Sandiaga. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak kaget dengan manuver Demokrat itu.

"Itu bukti bahwa elite partai pendukung Prabowo mengalami titik balik kesadaran politik, yang awalnya dengan segenap militansi memberikan dukungan ke Prabowo, kemudian proses perjalanan dukungan kepada Prabowo ini kan mereka juga belajar dari fakta-fakta dan realitas di lapangan," ungkap Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf, Benny Rhamdani, kepada wartawan, Senin (20/5).

Benny kemudian menyinggung soal kelompok pendukung Prabowo-Sandiaga di luar koalisi partai politik. Kelompok tersebut yang juga sempat disinggung oleh pihak Demokrat beberapa waktu lalu.

nasional