DEPOK – Pada tanggal 20 Oktober 2015, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, genap satu tahun. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan menilai, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Jokoqi masih direpotkan dengan berbagai kepentingan partai politik yang mengusungnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Belum lagi kepentingan kelompok lainnya, hingga relawan yang memberikan dukungan pada Jokowi-JK saat di Pilpres 2014.

"Jokowi yang bukan ketua umum partai merepotkan dia sendiri. Pihak yang menjadi pendukung pemilu juga mendapat posisi, artinya bukan relawan lagi," tegasnya di Depok, Rabu (15/10/2015).

Ikhsan menambahkan hasil survey Indobarometer misalnya menyebutkan tingkat kinerja Jokowi menurun. "Cuma, menarik hasil survey Indobarometer menurut saya ada yang enggak logis. Menurut responden, kinerja turun tapi kepercayaan tetap tinggi. Biasanya kan dua hal itu ada kaitannya. Artinya masyarakat masih punya harapan," ungkapnya.

Namun, Ikhsan mengakui beberapa bulan pertama Jokowi memimpin banyak terdapat kegaduhan politik. Salah satunya terkait polemik pemilihan Kapolri yang membuat nama Komjen Pol Budi Gunawan (BG) berlarut-larut.

"Tahun pertama rasanya begitu banyak gaduhnya, karena kepentingan partai politik. Polisi yakni BG lebih dekat dengan Megawati. Tahun kedua bisa jadi ada lagi apalagi Wakil Kapolri bisa punya peluang jadi Kapolri 2016 setelah Jenderal Badrodin Haiti pensiun," jelasnya.

Tetapi, Ikhsan menegaskan tahun kedua kepemimpinan Jokowi sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk dilakukan perombakan kabinet jilid II. Setidaknya satu tahun kepemimpinan Jokowi ditutup nilai Rupiah yang sedikit menguat terhadap dollar.

"Selama ini kan dollar naik dan sekarang turun karena faktor luar yang kuat yakni The FED. Namun tentu ada pengaruh paket kebijakan 1, 2, 3 yang membuat berhasil. Itu tugas pemerintah menjelaskan kebijakan mereka berhasil. Itu harus dijelaskan, jangan biarkan masyarakat menilai sendiri," ungkap Ikhsan.

Di tahun kedua kepemimpinan Jokowi, Ikhsan menilai tetap harus berpedoman pada Nawa Cita. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dapat membantu jalannya pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau mereka punya nawacita dasar mereka yang belum dilakukan. Dari 9 poin Nawa Cita, janji mereka harus diwujudkan. Dalam kurun waktu lima tahun harus ditingkatkan, harus diwujudkan. Kehadiran Rizal Ramli, kelihatannya itu cara Jokowi menghadapi Megawati juga agar berhadapan langsung," katanya.